Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Divestasi Freeport, Jokowi Sebut "Jangan Malah Dibilang Miring-miring"

Kompas.com - 16/07/2018, 15:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa seharusnya masyarakat Indonesia mensyukuri divestasi saham 51 persen dari PT Freeport Indonesia.

"Kalau kemajuan alhamdulilah. Patut kita syukuri, jangan malah dibilang miring-miring," ujar Jokowi saat dijumpai di acara akademi bela negara Partai Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018).

Jokowi mengakui, divestasi 51 persen Freeport oleh PT Inalum bukan perkara mudah. Proses itu dilalui dengan usaha yang alot.

Baca juga: Genggam 51 Persen Saham Freeport, Berapa Potensi Pendapatan Indonesia?

Saat ini, proses divestasi masih memasuki ke tahapan penandatanganan Head of Agreement (HoA). Tahapan ini pun akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

"Kesepakatan itu perlu saya sampaikan, prosesnya panjang, hampir 3,5 sampai 4 tahun. Kami laksanakan ini dengan alot sekali. Kalau sudah bisa masuk ke HoA itu sebuah kemajuan yang amat sangat," ujar Jokowi.

"Jangan dipikir itu ketemu, lalu tanda tangan. Ini proses panjang 3,5 tahun dengan Freeport," lanjut dia.

Baca juga: Teken Perjanjian dengan Inalum, Saham Rio Tinto dan Freeport Terkerek Naik

Diberitakan, langkah akhir divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI) ke pemerintah telah berhasil dilakukan pemerintah.

Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya penandatanganan pokok-pokok perjanjian atau head of agreement (HoA) atas penjualan saham FCX di Indocooper dan hak partisipasi Rio Tinto di PT FI ke Inalum selaku kepala holding BUMN tambang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebutkan nilai pembelian saham Rio Tinto adalah sebesar 3,85 miliar dolar AS.

"Jadi kita mengambil alih saham. Inalum itu akan mengambil alih interest dari Rio Tinto dan 100 persen dari Indocopper yang ditambah milik negara jadi 51,38 persen. Nah total nilainya 3,85 miliar dolar AS," ungkap Rini.

Kompas TV Yang krusial adalah waktu 60 hari bagi PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM untuk menyelesaikan transaksi sesuai dengan perjanjian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com