Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 72,5 Persen Responden Tak Ingin Konflik Pilkada DKI 2017 Terulang di Pilpres

Kompas.com - 10/07/2018, 17:51 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas responden tak menginginkan konflik berkepanjangan yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, terulang lagi pada Pilpres 2019.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengungkapkan, keinginan tersebut disampaikan 72,5 persen responden.

Survei LSI itu dilakukan terhadap 1200 responden pada periode 28 Juni-5 Juli 2018.

"Hanya 18,5 persen yang cukup menerima pembelahan publik terjadi di Pilpres 2019. Sebanyak 9 persen tidak tahu atau tidak menjawab," kata Adjie dalam rilis survei Pasangan Capres dan Cawapres Pascapilkada di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Survei LSI: Ada Tren Kenaikan Elektabilitas Jokowi Setelah Pilkada

Adjie melihat, temuan itu merupakan cerminan kekhawatiran publik atas terulangnya konflik seperti di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Oleh karena itu, temuan ini dinilainya sebagai bentuk keengganan publik untuk kembali pada konflik horizontal yang cukup tajam antara pendukung pasangan calon.

"Pada waktu itu pembelahan di publik cukup besar antara yang mendukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan yang tidak mendukung ahok. Hampir semua terbelah, di lingkungan pertemanan, teman ini mendukung Ahok, kelompok teman lainnya enggak mendukung. Bahkan itu sampai ke lingkungan kerja, ke lingkungan keluarga terpecah," kata dia.

Baca juga: Survei LSI Ungkap 5 Cawapres Ideal bagi Jokowi Versi Para Ahli

Melihat hasil survei ini, ia menilai, ada kedewasaan politik yang tinggi di kalangan masyarakat saat ini untuk mencegah perpecahan dalam kontestasi politik.

Ia juga menilai, temuan ini menjadi peringatan bagi seluruh elite partai politik hingga pasangan capres-cawapres nantinya untuk tak melakukan upaya yang memicu konflik.

"Mulai ada kesadaran untuk menghindari agar jangan lagi terjadi hal seperti ini. Ini juga bisa jadi pesan nantinya untuk semua elite politik baik parpol, hingga calon untuk tidak mendorong hal-hal ini terjadi lagi," ujar dia.

Baca juga: Survei LSI: Kampanye #2019GantiPresiden Semakin Populer dan Disukai

Survei kuantitatif ini menggunakan metode multistage random sampling di 33 provinsi Indonesia.

Adapun margin of error survei plus minus 2,9 persen. Artinya, angka survei bisa berkurang atau bertambah sebanyak 2,9 persen. Survei ini dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com