Survei LSI: Ada Tren Kenaikan Elektabilitas Jokowi Setelah Pilkada

Kompas.com - 10/07/2018, 15:11 WIB
Presiden Jokowi meninjau pameran Indolive Stockdi JCC, Senayan, Jumat (6/7/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi meninjau pameran Indolive Stockdi JCC, Senayan, Jumat (6/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby mengungkapkan, ada tren kenaikan elektabilitas terhadap Presiden Joko Widodo setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Hal itu terungkap darj hasil survei LSI yang dilakukan terhadap 1200 responden pada periode 28 Juni-5 Juli 2018.

LSI menanyakan kepada responden, jika Pilpres 2019 dilakukan sekarang, siapa kandidat yang akan dipilih di antara nama-nama yang disajikan. Dari pertanyaan itu, tren kenaikan elektabilitas Jokowi menjadi salah satu temuan survei.

Baca juga: Projo: Dukungan TGB Kandaskan Propaganda Adu Domba Jokowi dengan Umat

"Posisi saat ini elektabilitas Jokowi di angka 49,30 persen. Ada kenaikan dibanding survei bulan Mei yang saat itu posisinya 46 persen. Ada kenaikan 3,3 persen. Sehingga memang kita bisa lihat ada tren kenaikan petahana pascapilkada 2018," ujar Adjie dalam rilis survei Pasangan Capres dan Cawapres Pascapilkada di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) memaparkan rilis survei di kantor LSI, Jakarta, Selasa (10/7/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) memaparkan rilis survei di kantor LSI, Jakarta, Selasa (10/7/2018)

Di sisi lain, Adjie juga menjelaskan elektabilitas lawan cenderung stagnan jika melihat hasil survei bulan Mei dan Juli ini.

Pada survei Mei lalu, elektabilitas total dari gabungan nama-nama lawan Jokowi sebesar 44,7 persen. Pada survei Juli, elektabilitas lawan-lawan Jokowi berada di angka 45,2 persen.

Baca juga: PAN Dukung Capres Selain Jokowi untuk Menghindari Calon Tunggal

"Artinya tidak terlalu terjadi kenaikan signifikan sehingga kita simpulkan ini cenderung stagnansi elektoral," kata dia.

Namun demikian, Adjie menilai elektabilitas Jokowi yang mencapai 49,30 persen belum mencapai batas aman, yaitu 50 persen. Ia menilai situasi itu membuat posisi Jokowi cenderung tidak aman sebagai petahana.

Baca juga: Cawapres di Kantong Jokowi dan Reaksi Ketum Parpol Koalisi...

"Harusnya elektabilitasnya di atas 50 persen. Jadi, walaupun ada tren kenaikan namun tren kenaikan ini belum melewati angka di atas 50 persen," ujarnya.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling di 33 provinsi Indonesia. Adapun margin of error survei plus minus 2,9 persen. Artinya, angka survei bisa berkurang atau bertambah sebanyak 2,9 persen. Survei ini dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas: Hingga 5 Juli, 104 Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19

Gugus Tugas: Hingga 5 Juli, 104 Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19

Nasional
Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X