Indonesia, Demokrasi, dan Tanggung Jawab yang Terbalik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan disertasinya tentang politik uang dan jual beli suara di Indonesia.

Menurut Burhanuddin, studi tentang hal tersebut masih sangat jarang di Indonesia, negara yang relatif baru dalam demokrasi.

"Young democracy (demokrasi yang masih muda). Persoalannya bukan dari sisi apakah satu negara demokrasi atau tidak, tapi seberapa berkualitas demokrasinya," kata Burhanuddin di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Studi Tentang Politik Uang di Indonesia Masih Minim

Ada banyak hal menarik yang dapat diteliti terkait hal tersebut. Salah satunya adalah kaitan demokrasi dengan politik uang maupun jual beli suara yang kerap terjadi dalam pemilu di Tanah Air.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei mengenai split ticket voting dan karakteristik personal capres memengaruhi massa pemilih, di kantor Indikator Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014). Hasil survei menunjukkan elektabilitas capres PDI Perjuangan , Joko Widodo, masih yang tertinggi mengungguli pesaing terberatnya, Prabowo Subianto. Tingkat keterpilihan capres PDI-P itu sebesar 31,8 persen. Sementara pesaing terberatnya, Prabowo Subianto, tingkat keterpilihannya terpaut agak jauh, yakni hanya 19,8 persen.

Salah satu ukuran kualitas demokrasi, imbuh Burhanuddin, adalah pemilu yang adil, bebas, dan transparan.

Ukuran pemilu semacam itu adalah partai politik maupun politisi bisa dimintai tanggung jawab politiknya oleh pemilih.

Baca juga: Temuan 186 Amplop Berisi Uang di Temanggung, Diduga Politik Uang

Akan tetapi, karena politik uang mewarnai pemilu di Indonesia, maka hal yang terjadi adalah hal sebaliknya. Maksudnya, tanggung jawab politik yang terbalik.

"Alih-alih meminta tanggung jawab partai atau politisi agar menjalankan mandat demokratik sesuai dengan pemilih, dalam konteks pemilu dan demokrasi yang padat modal, yang terjadi justru sebaliknya," jelas Burhanuddin.

Ia mengungkapkan, politisi yang telah memberikan uang atau hadiah kepada pemilih, lantas berhak meminta pertanggungjawaban pemilih sesuai dengan uang atau hadiah yang sudah diberikan. Kondisi ini juga terjadi di sejumlah negara yang kondisinya serupa dengan Indonesia.

Baca juga: Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018, Terbanyak di Sulsel

"Itu merata di negara-negara yang relatif baru demokrasinya termasuk di Eropa, Eropa bagian selatan yang patronage demokrasinya lebih kuat dibandingkan Eropa barat. Apalagi Amerika latin, Afrika, Asia, dan sebagainya," tutur Burhanuddin.