Kompas.com - 09/07/2018, 20:23 WIB
Himbauan tolak politik uang dipasang warga di daerah pemukiman penduduk di Sukabumi Utara, Jakarta, Sabtu (28/1/2017). Ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 1 Milyar berdasarkan pasal187 A UU No.10 tahun 2016, dapat dikenakan pada pemberi maupun penerima. KOMPAS/LASTI KURNIAHimbauan tolak politik uang dipasang warga di daerah pemukiman penduduk di Sukabumi Utara, Jakarta, Sabtu (28/1/2017). Ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 1 Milyar berdasarkan pasal187 A UU No.10 tahun 2016, dapat dikenakan pada pemberi maupun penerima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi tentang politik uang dan jual beli suara di Indonesia masih tergolong sangat minim.

Hal ini diungkapkan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ketika memaparkan disertasinya yang membahas tentang topik tersebut.

Menurut Muhtadi, dalam berbagai studi ilmiah, yang kerap muncul adalah topik mengenai politik uang di negara-negara seperti di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan sedikit di Asia. Adapun Indonesia, kontribusi akademiknya belum menonjol.

Baca juga: Temuan 186 Amplop Berisi Uang di Temanggung, Diduga Politik Uang

"Padahal kalau kita cek secara umum di media, di kliping koran, selalu pembicaraan tentang analisis politik elektoral tidak pernah dilepaskan dari politik uang. Tetapi mengapa sumbangan akademik kita sangat minimal?" kata Burhanuddin di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Senin (9/7/2018).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi.TRIBUNNEWS/HERUDIN Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi.

Fakta yang terjadi, menurut Burhanuddin, adalah data tentang politik uang di Indonesia tidak sedikit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu fakta tersebut, tutur Burhanuddin, terungkap dalam sebuah penelitian terdahulu. Dalam penelitian itu disebutkan, masyarakat Indonesia cenderung lebih terbuka untuk berbicara mengenai uang yang mereka terima saat pemilu.

Baca juga: Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018, Terbanyak di Sulsel

"Ini menarik, kalau sudah terbuka dan sebelumnya banyak yang mengatakan masif, mengapa sumbangan akademik Indonesia masih minimal?" tutur Burhanuddin. 

 

Sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun lembaga masyarakat pernah merilis data soal politik uang dan jual beli suara.

Baca juga: Hadiah Rp 5 Juta bagi Warga yang Laporkan Politik Uang

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa studi tentang politik uang dan jual beli suara di Indonesia masih sangat jarang. Kalaupun ada, imbuh Burhanuddin, umumnya datanya bersifat anekdotal.

"Kalaupun toh pakai pendekatan kualitatif sekalipun, umumnya tidak bersifat komparatif. Tidak bisa dibandingkan," sebut Burhanuddin.

Baca juga: JEO Sinyal Pilkada 2018 untuk Jokowi dan Pemilu 2019

Kompas TV Bawaslu Provinsi Lampung, jaksa dan tim Gakumdu menggelar perkara laporan politik uang yang diduga dari pasangan Arinal-Nunik.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.