Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Dinilai Lebih Tepat untuk Diusung SBY pada Pilpres 2024

Kompas.com - 06/07/2018, 06:50 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya menyiapkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2024.

Sebab, menurut Ari, Pemilu 2024 akan menjadi momentum tepat bagi Agus dari sisi usia dan pengalaman politik.

"Jika saya SBY, maka saya akan mendudukkan AHY untuk kontestasi 2024. Karena pada periode 2024 tersebut memang menjadi panggung bagi generasi emas AHY," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/7/2018) malam.

Ari mengatakan, politik masih cair serta bergerak sangat dinamis. Karena itu, dia menyoroti usaha Partai Demokrat yang terus mendorong AHY untuk diduetkan dengan sejumlah nama pada Pilpres 2019.

Baca juga: Sosok AHY Dinilai Kurang Menjual karena Label "Änak SBY"

Diketahui, awalnya Partai Demokrat mewacanakan duet Jusuf Kalla-AHY. Wacana ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menutup peluang JK untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai cawapres.

"Dinamika semakin kuat setelah putusan MK (Mahkamah Konstitusi), sehingga menutup pintu JK menjadi cawapres Jokowi. Karena itu muncul skenario mencapreskan JK dengan AHY sebagai putra mahkota Partai Demokrat," kata Ari.

Namun, setelah Kalla menegaskan tidak bersedia karena ingin istirahat, Partai Demokrat melontarkan wacana lain, yakni Anies Baswedan-AHY. Ari memaklumi manuver tersebut.

"Karena opsi memasangkan JK-AHY mendapat respons kurang bagus, berlanjutnya lobi-lobi dan komunikasi politik antara SBY dan JK mencoba skenariokan opsi Anies Baswedan dan AHY," ujar Ari.

Baca juga: Politisi Demokrat Anggap Jusuf Kalla Beri Sinyal Duet Anies-AHY

Menurut Ari, komunikasi politik antara SBY dan JK terus dilakukan dengan membuka pembahasan terkait dua opsi besar. Opsi itu yakni bergabung mendukung pencapresan Jokowi pada Pilpres 2019 atau membuat poros baru melawan Jokowi.

Opsi terakhir ini (Anies Baswedan-AHY), kata Ari, tampaknya terus dipertimbangkan Partai Demokrat, baik dari sisi kemungkinan atau kekuatan elektoral.

Namun, Ari menilai bahwa sebaiknya Partai Demokrat mendukung Jokowi untuk menguatkan legacy dua kepresidenan, baik itu SBY juga Jokowi.

"AHY bisa menjadi estafet yang menyatukan 10 tahun era SBY dan 10 tahun era Jokowi," ucap Ari.

Kompas TV Demokrat mengusung 17 calon dalam pilgub di pilkada serentak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com