Pilkada Serentak 2018, Bawaslu Sebut Minimnya DPT di Lapas

Kompas.com - 28/06/2018, 13:08 WIB
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Mochammmad Afifuddin mengungkap masih minimnya para tahanan yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan perhatian soal masih rendahnya pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan).

“Soal banyak pemilih di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) belum bisa menggunakan hak pilih karena belum bisa terdaftar. Ini menjadi perhatian kita juga,” kata Afifuddin saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Baca juga: Pemprov Rapat dengan KPU DKI Bahas Daftar Pemilih Tetap

Oleh sebab itu, kata Afifuddin, persoalan ini merupakan tugas yang harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Untuk bisa masuk ke lapas kita perlu bantuan dari Kemenkumham, sehingga saya kira kerja sama dengan pihak lain di nluar penyelenggara untuk mendapatkan data yang berpotensi menjadi pemilih,” kata dia.

Namun demikian, menurut Afifuddin, sebagian penghuni, baik di Lapas dan Rutan telah menghilangkan identitas pribadi.

“Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Dari masalah ini, untuk pilpres ke depan dapat semakin baik,” ucap Afifuddin.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X