Pilkada Serentak 2018, Bawaslu Sebut Minimnya DPT di Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Mochammmad Afifuddin mengungkap masih minimnya para tahanan yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan perhatian soal masih rendahnya pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan).

“Soal banyak pemilih di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) belum bisa menggunakan hak pilih karena belum bisa terdaftar. Ini menjadi perhatian kita juga,” kata Afifuddin saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Baca juga: Pemprov Rapat dengan KPU DKI Bahas Daftar Pemilih Tetap

Oleh sebab itu, kata Afifuddin, persoalan ini merupakan tugas yang harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Untuk bisa masuk ke lapas kita perlu bantuan dari Kemenkumham, sehingga saya kira kerja sama dengan pihak lain di nluar penyelenggara untuk mendapatkan data yang berpotensi menjadi pemilih,” kata dia.

Namun demikian, menurut Afifuddin, sebagian penghuni, baik di Lapas dan Rutan telah menghilangkan identitas pribadi.

“Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Dari masalah ini, untuk pilpres ke depan dapat semakin baik,” ucap Afifuddin.