Khofifah Nyatakan Dukung Jokowi di 2019, Demokrat Anggap Itu Bentuk Kesantunan

Kompas.com - 28/06/2018, 06:47 WIB
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memberikan keterangan pers di posko kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/6). Khofifah memberikan pernyataan sikap atas hasil perhitungan cepat lembaga survei yang mengunggulkan pasangannya atas pasangan nomor urut dua Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jawa Timur 2018. ANTARA FOTO/Moch Asim/pd/18 ANTARA FOTO/MOCH ASIMPasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memberikan keterangan pers di posko kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/6). Khofifah memberikan pernyataan sikap atas hasil perhitungan cepat lembaga survei yang mengunggulkan pasangannya atas pasangan nomor urut dua Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jawa Timur 2018. ANTARA FOTO/Moch Asim/pd/18
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat tidak mempermasalahkan pernyataan Khofifah Indar Parawansa yang mengaku hanya akan mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Demokrat menganggap pernyataan Khofifah tersebut hanya sebagai bentuk kesantunan terhadap orang yang pernah menjadi atasannya.

Sebelum maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018, Khofifah adalah menteri sosial di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Tentu itu menunjukkan kesantunan beliau. Tidak mungkin juga Bu Khofifah yang baru menang quick count langsung menyatakan tidak akan mendukung Jokowi di 2019," kata Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Kompas.com, Rabu (27/6/2018) malam.

Baca juga: Khofifah Mengaku Hanya Akan Mendukung Jokowi di Pilpres 2019

Meski begitu, Ferdinand meyakini, dukungan Khofifah di Pilpres 2019 mendatang akan berkembang seiring berjalannya waktu dan dinamika politik. Ia yakin Khofifah akan mempertimbangkan mendukung pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

Sebab, Demokrat adalah salah satu parpol pendukung Khofifah di Pilgub Jatim.

"Tentu Bu Khofifah akan mendukung parpol yang mendukungnya," kata Ferdinand.

Masalahnya, lanjut Ferdinand, saat ini Partai Demokrat juga belum memastikan akan mendukung siapa dalam Pilpres 2019. Menurut dia, bisa saja Demokrat pada akhirnya ikut mengusung Jokowi.

Baca juga: SBY: Semua Warga Jatim adalah Rakyat Ibu Khofifah

Selain itu, parpol lain pendukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim, seperti Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura, juga memang sudah menyatakan dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.

"Jadi betul-betul kami memahami kenapa Bu Khofifah menyampaikan hal itu, itu sikap kesantunan beliau kepada Jokowi. Tidak masalah," ujarnya.

Khofifah sebelumnya memastikan dirinya hanya akan mendukung Joko Widodo jika kembali maju dalam Pemilu Presiden 2019. Pengakuan itu disampaikan Khofifah dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi, Rabu (27/6/2018).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X