Khofifah Nyatakan Dukung Jokowi di 2019, Demokrat Anggap Itu Bentuk Kesantunan

Kompas.com - 28/06/2018, 06:47 WIB
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memberikan keterangan pers di posko kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/6). Khofifah memberikan pernyataan sikap atas hasil perhitungan cepat lembaga survei yang mengunggulkan pasangannya atas pasangan nomor urut dua Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jawa Timur 2018. ANTARA FOTO/Moch Asim/pd/18 ANTARA FOTO/MOCH ASIMPasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memberikan keterangan pers di posko kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/6). Khofifah memberikan pernyataan sikap atas hasil perhitungan cepat lembaga survei yang mengunggulkan pasangannya atas pasangan nomor urut dua Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jawa Timur 2018. ANTARA FOTO/Moch Asim/pd/18
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat tidak mempermasalahkan pernyataan Khofifah Indar Parawansa yang mengaku hanya akan mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Demokrat menganggap pernyataan Khofifah tersebut hanya sebagai bentuk kesantunan terhadap orang yang pernah menjadi atasannya.

Sebelum maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018, Khofifah adalah menteri sosial di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

"Tentu itu menunjukkan kesantunan beliau. Tidak mungkin juga Bu Khofifah yang baru menang quick count langsung menyatakan tidak akan mendukung Jokowi di 2019," kata Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Kompas.com, Rabu (27/6/2018) malam.

Baca juga: Khofifah Mengaku Hanya Akan Mendukung Jokowi di Pilpres 2019

Meski begitu, Ferdinand meyakini, dukungan Khofifah di Pilpres 2019 mendatang akan berkembang seiring berjalannya waktu dan dinamika politik. Ia yakin Khofifah akan mempertimbangkan mendukung pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

Sebab, Demokrat adalah salah satu parpol pendukung Khofifah di Pilgub Jatim.

"Tentu Bu Khofifah akan mendukung parpol yang mendukungnya," kata Ferdinand.

Masalahnya, lanjut Ferdinand, saat ini Partai Demokrat juga belum memastikan akan mendukung siapa dalam Pilpres 2019. Menurut dia, bisa saja Demokrat pada akhirnya ikut mengusung Jokowi.

Baca juga: SBY: Semua Warga Jatim adalah Rakyat Ibu Khofifah

 

Selain itu, parpol lain pendukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim, seperti Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura, juga memang sudah menyatakan dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.

"Jadi betul-betul kami memahami kenapa Bu Khofifah menyampaikan hal itu, itu sikap kesantunan beliau kepada Jokowi. Tidak masalah," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X