Gerindra Soroti Pengurus Projo Terpilih Jadi Komisioner KPUD Padang Pariaman

"KPU RI ternyata juga memilih anggota Timsel KPUD yang merupakan tim sukses dan pendukung Presiden Jokowi," kata Andre.

Padahal, menurut Andre, untuk menghasilkan anggota KPUD yang netral, tentu saja timsel harus terlebih dulu steril dari keberpihakan terhadap kubu peserta pemilu tertentu.

"Peristiwa terpilihnya Timsel KPUD di Sumbar yang merupakan Ketua Ormas pendukung Presiden mengindikasikan bahwa Pemilu kedepan akan berpotensi mengalami kecurangan," kata dia.

Terkait hal ini, Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada Taufik.

Taufik yang pernah menjadi Anggota KPU Kab Padang Panjang 2003-2008 dan Anggota Panwas Kab Padang Panjang 2013-2014 menyatakan ia bukan pengurus Projo.

"Dia mengaku bukan Ketua Projo, tidak ada SK, tidak pernah dilantik dan tidak pernah beraktifitas dalam Projo. Yang bersangkutan bersedia menulis surat pernyataan," kata Ilham.

Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada ke DPD Projo Sumatera Barat, apakah benar Ory dan Taufik merupakan pengurus Projo.

"Kan kita enggak hapal dong, banyak pengurus, harus dicek dulu" kata Budi.

Update:

Budi Arie Setiadi mengatakan, Ory Sativa Sakban sudah mengundurkan diri dari Projo.

Baca juga: Ketum Projo Klaim Pengurusnya yang Jadi Komisioner KPUD Sudah Mengundurkan Diri

"Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Kami paham aturan. Saya sudah sampaikan kepada seluruh pengurus Projo di seluruh Indonesia agar kader dan pengurus Projo yang ingin menjadi komisioner KPU harus mengundurkan diri," jelas Budi dalam keterangan resminya, Minggu.

Ia menegaskan, hal yang sama juga berlaku bagi Ketua DPC Projo Kota Pariaman yang menjadi anggota tim seleksi calon komisioner KPU Kota Pariaman.

Budi mengklaim, pihaknya selalu mendukung proses pemilihan yang jujur, bersih dan adil.

Projo juga mendukung KPU untuk terus bersikap netral dari kepentingan apapun demi menciptakan pemilihan yang bermartabat.

Budi juga ingin pelaksanaan pemilihan berlangsung tanpa intimidasi, kecurangan, politik uang hingga hoaks.