Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misteri Tweet SBY yang Bawa-bawa Nama Tuhan...

Kompas.com - 19/06/2018, 11:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tweet Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter-nya, Senin (18/6/2018) kemarin, ramai diperbincangkan netizen.

Berikut cuitan yang hingga Selasa (19/6/2018) pukul 10.37 WIB telah mendapatkan 1.833 komentar dan telah diunggah kembali sebanyak 2.975 kali tersebut :

"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga ciderai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?"

SBY tidak menjelaskan lebih lanjut apa peristiwa tertentu di negeri ini yang menjadi konteks dari cuitan itu. Ia juga tidak menyebut tweet tersebut ditujukan untuk siapa.

 

Hal tersebut pun menuai tanda tanya netizen. Bahkan, banyak komentar netizen yang bernada menyerang balik SBY.

Akun @pujakesuma74 langsung bertanya, "Ngomong opo Bapak SBY?"

Pertanyaan serupa juga diungkapkan akun @Widyarenee. Ia sekaligus menyindir penguasa yang bercokol sebelum era pemerintahan Jokowi-JK.

"Kamsude penguasa di negara mana, pak? Dulu pernah ada penguasa 10thn di Indonesia juga begitu. Yg seenak udel korupsi, ninggalin proyek mangkrak n hutang seabreg ya orangnya dia2 aja. Gak adil."

 

Untuk Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa tweet SBY itu memang ditujukan untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Secara khusus tweet itu berkaitan dengan pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

"Iya, cuitan itu bisa saja kita kaitkan dengan peristiwa pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Karena bagi kami, itu melanggar aturan ya," ujar Syarief kepada Kompas.com, Selasa siang, saat dimintai konfirmasi.

Baca juga: Iriawan: Sebagai Putra Daerah, Apa Mungkin Saya Coreng Muka Sendiri?

Bagi Partai Demokrat, seharusnya PJ Gubernur Jabar ditempati oleh pejabat Kemendagri. Bukan perwira Polri aktif yang berada di luar lingkup kerja Kemendagri.

Saat ditanya mengenai pernah ada perwira tinggi Polri yang diangkat sebagai PJ Gubernur dalam beberapa Pilkada lalu, Syarif mengatakan, itu berbeda.

"Itu kasusnya berbeda. Waktu itu, perwira Polri tersebut sudah beralih fungsi dan tugasnya jadi pejabat di Kemendagri. Kalau itu enggak apa-apa, bukan dari luar," lanjut dia.

Kompas TV Fadli menganggap, pelantikan ini menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com