JAKARTA, KOMPAS.com - Tweet Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter-nya, Senin (18/6/2018) kemarin, ramai diperbincangkan netizen.
Berikut cuitan yang hingga Selasa (19/6/2018) pukul 10.37 WIB telah mendapatkan 1.833 komentar dan telah diunggah kembali sebanyak 2.975 kali tersebut :
"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga ciderai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?"
SBY tidak menjelaskan lebih lanjut apa peristiwa tertentu di negeri ini yang menjadi konteks dari cuitan itu. Ia juga tidak menyebut tweet tersebut ditujukan untuk siapa.
Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT ? *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 18, 2018
Hal tersebut pun menuai tanda tanya netizen. Bahkan, banyak komentar netizen yang bernada menyerang balik SBY.
Akun @pujakesuma74 langsung bertanya, "Ngomong opo Bapak SBY?"
Pertanyaan serupa juga diungkapkan akun @Widyarenee. Ia sekaligus menyindir penguasa yang bercokol sebelum era pemerintahan Jokowi-JK.
"Kamsude penguasa di negara mana, pak? Dulu pernah ada penguasa 10thn di Indonesia juga begitu. Yg seenak udel korupsi, ninggalin proyek mangkrak n hutang seabreg ya orangnya dia2 aja. Gak adil."
Untuk Jokowi
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa tweet SBY itu memang ditujukan untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Secara khusus tweet itu berkaitan dengan pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"Iya, cuitan itu bisa saja kita kaitkan dengan peristiwa pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Karena bagi kami, itu melanggar aturan ya," ujar Syarief kepada Kompas.com, Selasa siang, saat dimintai konfirmasi.
Baca juga: Iriawan: Sebagai Putra Daerah, Apa Mungkin Saya Coreng Muka Sendiri?
Bagi Partai Demokrat, seharusnya PJ Gubernur Jabar ditempati oleh pejabat Kemendagri. Bukan perwira Polri aktif yang berada di luar lingkup kerja Kemendagri.
Saat ditanya mengenai pernah ada perwira tinggi Polri yang diangkat sebagai PJ Gubernur dalam beberapa Pilkada lalu, Syarif mengatakan, itu berbeda.
"Itu kasusnya berbeda. Waktu itu, perwira Polri tersebut sudah beralih fungsi dan tugasnya jadi pejabat di Kemendagri. Kalau itu enggak apa-apa, bukan dari luar," lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.