Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah: Peran Politik Indonesia Telah Diakui Dunia Internasional

Kompas.com - 10/06/2018, 07:35 WIB
Kristian Erdianto,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai bahwa saat ini kiprah Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Raihan prestasi tersebut menjadi bukti atas apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Indonesia di ranah internasional. Itu menujukkan bukti pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di kancah dunia,” ujar Haedar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (9/6/2018).

Haedar mengatakan, Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menlu Retno Marsudi selama ini telah berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia, sehingga Indonesia memperoleh tempat di mata dunia.

Baca juga: Indonesia Kembali Jadi Anggota DK PBB, demi Apa?

Menurut dia, dalam konteks politik global yang makin keras dan dinamis tentu posisi di PBB tersebut sangat strategis.

“Posisi tersebut dapat dijadikan forum dan media untuk memainkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan,” tuturnya.

Selain itu, kata Haedar, Muhammadiyah berharap pemerintah lebih proaktif dan progresif menjadi juru damai dan mencari solusi dalam sejumlah konflik dan gejolak politik antar negara Islam, khususnya di Timur Tengah serta kawasan lain yang berkonflik.

"Termasuk dalam menyelesaikan persoalan Rohingya dan Palestina," kata Haedar.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak kemarin di New York, Amerika Serikat.

Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Dalam periode 2019-2020 Indonesia akan memulai tugasnya pada Januari mendatang. Selain Indonesia, pada periode pemilihan dan keanggotaan ini terpilih juga Belgia, Republik Dominika, Jerman, dan Afrika Selatan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan resminya mengatakan, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan fokus kepada penguatan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, meningkatkan sinergi dengan sesama anggota, mendorong terbentuknya Global Comprehensive Approach untuk menangani terorisme, radikalisme dan ekstremisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com