Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suteki, Guru Besar Undip, Harus Memilih Kembali ke NKRI atau Lepas Jabatan

Kompas.com - 07/06/2018, 16:33 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suteki, Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, diminta memilih kembali ke NKRI atau melepas jabatannya jika terbukti mendukung Hizbut Tahrir Indonesia.

"Kalau memang betul (terbukti) ya dia harus milih kembali ke NKRI atau lepas (jabatan)," ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: Diduga Bela HTI, Guru Besar Undip Jalani Sidang Disiplin ASN

Nasir juga telah meminta Rektor Undip Yos Johan Utama untuk mengusut dengan tuntas kasus Suteki yang terang-terangan mendukung HTI.

"Rektor saya minta meninjau orang itu, harus ditelusuri perilaku dan semuanya. Sekarang kan nonaktif, saya minta ditindaklanjuti, verifikasi semuanya," tegas Nasir.

Bahkan Nasir mengancam akan mencopot Rektor Undip jika tak bisa menyelesaikan persoalan yang menyeret Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Undip, tersebut.

"Ya dia menyelesaikan, kalau enggak mau, rektornya yang saya selesaikan," ujar Nasir.

Baca juga: Dicopot Sementara dari Jabatannya, Ini Komentar Guru Besar Undip yang Bela HTI

Sebelumnya, Suteki mengaku siap disidang oleh Majelis Etik Undip. Hal itu menyusul postingan dan pembelaan Suteki terhadap HTI yang ditulis di media sosial dan menjadi viral.

Guru besar Undip itu minta ia dihadirkan di sidang itu untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan membela HTI.

"Hadirkan saya agar bisa klarifikasi. Misalnya tulisan saya salahnya di mana. Ini meme, atau caption itu dianggap keliru atau ndak. Undip harus kajian ilmiah, bukan kehendak politik," tandas Suteki, (23 /5/2018) lalu kepada Kompas.com.

Kompas TV Menurutnya gedung pemerintah, rumah ibadah ataupun acara keagamaan tidak boleh digunakan untuk menyampaikan pesan politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Kapolri Akan Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Kapolri Akan Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi

Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi

Nasional
Kapolri Kerahkan Propam hingga Bareskrim Asistensi Kasus 'Vina Cirebon'

Kapolri Kerahkan Propam hingga Bareskrim Asistensi Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Kapolri Koordinasi ke BSSN Usut Gangguan Sistem Pusat Data Nasional

Kapolri Koordinasi ke BSSN Usut Gangguan Sistem Pusat Data Nasional

Nasional
Reputasi Anies dan PDI-P Tak Terpengaruh meski Kolaborasi pada Pilkada Jakarta

Reputasi Anies dan PDI-P Tak Terpengaruh meski Kolaborasi pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com