Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Sekolah Negeri Kekurangan Guru PNS 988.133 Orang

Kompas.com - 04/06/2018, 13:02 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, jumlah kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah negeri mencapai 988.133 orang.

Adapun jumlah guru PNS di sekolah negeri dan swasta mencapai 1.483.265 orang.

Untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru tersebut, imbuh Muhadjir, pihaknya melakukan sejumlah upaya. Pertama, optimalisasi jumlah guru yang berlebih.

"Dengan cara mutasi dari sekolah satu ke sekolah lain yang mengalami kelebihan," kata Muhadjir dalam rapat gabungan dengan DPR RI terkait Tenaga Honorer K2 di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (4/6/2018).

Terkait mutasi guru tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Sebab, tutur Muhadjir, kewenangan terkait guru SMK ada di pemerintah provinsi, sementara untuk guru SD dan SMP ada di pemerintah kabupaten dan kota.

"Mutasi itu mutlak di tangan Pemda," ujar Muhadjir.

Upaya lain yang ditempuh Kemendikbud adalah dengan melaksanakan kebijakan multi subject atau lebih dari satu mata pelajaran.

Artinya, guru-guru akan diberi kewenangan untuk bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

"Salah satu hal yang bikin boros adalah kebijakan linieritas, yaitu satu guru hanya bisa mengajar tidak lebih dari satu mata pelajaran. Padahal, untuk dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah," sebut Muhadjir.

Upaya lainnya adalah dengan mengangkat guru honorer. Pengangkatan tersebut dilakukan dengan skema tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Data Kemendikbud menunjukkan, secara nasional jumlah guru mencapai 3.017.286 orang.

Dari angka tersebut, jumlah guru bukan PNS di sekolah negeri mencapai 735.825 orang, sementara jumlah guru bukan PNS di sekolah swasta mencapai 798.208 orang.

Sementara itu, total guru PNS di sekolah negeri dan swasta mencapai 1.483.265 orang. Guru-guru tersebut pun dipekerjakan di sekolah-sekolah swasta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com