Pemerintah Yakin RKUHP Rampung Agustus

Kompas.com - 30/05/2018, 19:10 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (8/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yakin pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan bisa segera dituntaskan.

Meski, Kalla sadar, sampai saat ini masih ada sejumlah pasal yang menjadi sorotan dan perdebatan tajam berbagai pihak.

"UU terorisme dalam waktu lima hari selesai. Ini masih ada waktu tiga bulan poin-poin itu bisa disepakati bersama," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (39/5/2018).

Diberitakan, DPR menargetkan RKUHP dapat disahkan sebelum 17 Agustus 2018.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Ketua DPR Janjikan KUHP Jadi Kado HUT RI ke-73

Karenanya, menurut Kalla, tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menuntaskan pembahasan RKUHP.

"Saya yakin kalau DPR bisa, tiga bulan waktu yang cukup menyelesaikan soal itu," tegas Kalla.

Soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, serta pasal penghinaan pemerintah, Kalla berpendapat pasal tersebut sah-sah saja diatur. Sebab di banyak negara, penghinaan kepada kepala negara dan pemerintah diatur oleh undang-undang.

"Bagaimanapun sebagai suatu negara, kalau presiden tidak dihormati, wakil presiden tidak dihormati, ya salah," kata dia.

"Kalau mengkritik dengan benar itu tidak ada soal. Tapi kalau memang menghina. Di Thailand menghina anjingnya saja masuk penjara," ujarnya.

Sementara, soal pasal perzinahan dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Kalla menampik pengaturan itu akan menjadi ancaman kriminalisasi di ranah privat.

"Kriminalisasi itu selalu ada hubungannya dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Kalau pemerintahannya itu demokratis aman kita," tegas dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X