Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Minta Kemendikbud Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional SMP

Kompas.com - 28/05/2018, 17:43 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP.

Hal tersebut disampaikan menanggapi persoalan turunnya nilai ujian nasional SMP tahun ini.

"Menurut saya pelaksanaan UN oleh Kemendikbud perlu dievaluasi, sebab menyiksa anak-anak," kata Retno di Kantor KPAI, Jakarta, 28/5/2018).

Retno mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk ke KPAI, anak-anak SMP mengaku kesulitan dalam mengerjakan soal UN tersebut.

"Laporan yang masuk ke KPAI, ketika itu anak-anak bersaksi soal itu enggak pernah diajari," ucap Retno.

Kemudian, menurut Retno, materi yang dicantumkan dalam soal di tingkat SMP itu sebenarnya merupakan soal untuk tingkat SMA.

Baca juga: Pengumuman UN SMP Hari Ini, Kemendikbud: Ada Penurunan Nilai

Retno melanjutkan, informasi yang beredar di media sosial memang memperlihatkan bahwa susahnya soal SMP memang bukan hoaks. Kesulitan itu nyata dan dihadapi anak-anak SMP yang mengerjakan UNBK.

"Jangan membuat kesimpulan seolah-olah anak tahun ini 'tidak lebih pintar dari tahun sebelumnya'. Jangan ambil kesimpulan seperti itu," ucap Retno.

Selain itu, Retno meminta Kemendikbud untuk tidak menunda-nunda pengumuman hasil UNBK SMP.

"Kalau terjun bebas, ya evaluasi dong. Kalau mayoritas nilainya turun, berarti pemerintah harus berpikir terkait kinerja," ucap Retno.

Sebelumnya, Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir memaparkan, salah satu nilai UN turun akibat adanya perubahan standar dari Low Order Thinking Skill (LOTS) ke High Order Thinking Skill (HOTS).

Ia menegaskan, kementeriannya tak akan menurunkan standar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Menurut Muhadjir, UNBK tahun depan tetap memakai soal dengan acuan standar HOTS.

"Mendikbud bisa saja menurunkan standar, lalu skornya naik semua. Tapi kami tak mau karena ingin membenahi pendidikan," kata Muhadjir.

Kompas TV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan agar pelaksanaan UNBK di hari kedua dan ketiga tidak mengalami keterlambatan lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com