Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Wujudkan Kalender Islam di Tingkat Nasional

Kompas.com - 16/05/2018, 06:59 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pemerintah serius ingin menerapkan rencana penyatuan kalender Islam di tingkat nasional, regional dan global.

Menurut Lukman, rencana ini merupakan upaya untuk mewujudkan aspirasi umat Islam di Indonesia dan internasional.

"Jadi kami melakukan konsolidasi dengan menghubungi sejumlah ahli terkait untuk bagaimana menyamakan persepsi dalam penyatuan umat islam secara global ini," kata dia di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (15/5/2018) malam.

Lukman berharap rencana penyatuan kalender ini bisa terwujud di tahun ini. Ia berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan ormas-ormas Islam mendukung rencana ini demi meningkatkan kebersamaan umat Islam.

Baca juga: Muhammadiyah Ingin Kalender Islam Internasional Segera Terwujud

Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher juga mendorog pemerintah agar bisa membuat penyatuan kalender Islam agar pelaksanaan momen-momen seperti awal Ramadhan, Lebaran dan Idul Adha bisa sama.

"Saya kira kerinduan umat Islam akan kebersamaan dari waktu ke waktu akan menguat," katanya.

Ali Taher mendorong pemerintah melakukan rangkaian persiapan serta melakukan koordinasi dengan negara-negara Islam lainnya untuk bisa mewujudkan ini.

Wacana negara-negara Muslim

Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin mengungkapkan, rencana ini sudah muncul sejak tahun 2016 pada Kongres Kalender Internasional di Turki.

Pada November 2017, juga terdapat seminar internasional terkait dengan kajian fiqih falak yang mengkaji penyatuan kalender islam. Dalam seminar itu dihasilkan Rekomendasi Jakarta.

"Isinya tiga, pertama harus ada otoritas tunggal kemudian ada batas wilayah dan kriteria. Terkait otoritas tunggal kita diarahkan melalui Organisasi Kerjasama Islam," kata Thomas.

Baca juga: Hasil Sidang Isbat, Awal Puasa Jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018

Di tingkat regional, otoritas berada di forum menteri-menteri agama, kemudian di tingkat nasional menteri agama menjadi otoritas tunggal.

Terkait batas wilayah, kata Thomas, wacana ini semakin menguat, sehingga diputuskan batas tanggal internasional menjadi batas tanggal kalender Islam untuk mewujudkan sistem satu hari satu tanggal.

"Kalau sebut saja, di Indonesia 1 Ramadhan 1439 Hijriah hari Kamis, ya seluruh dunia Kamis juga," kata dia.

Dalam kriteria, penyatuan kalender islam juga didasarkan data-data astronomi. Thomas menuturkan, salah satu kriterianya berupa elongasi (jarak bulan-matahari) sebesar 6,4 derajat dan ketinggian bulan minimal 3 derajat.

Baca juga: MUI Imbau Media Tayangkan Tontonan Menyejukkan Selama Ramadhan

Halaman:


Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com