Kompas.com - 14/05/2018, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan TNI dan Polri bersinergi mengungkap tuntas kasus bom bunuh diri di Surabaya.

“Presiden telah memerintahkan kepolisian dan TNI berkolaborasi dan Kapolri juga sudah menyatakan kesiapannya di Surabaya,” ujar Moeldoko saat dijumpai di Menara 165, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

Baca juga: Update 15.45, Jumlah Korban Bom di 3 Gereja Surabaya Jadi 18 Orang

 

Menurut mantan Panglima TNI tersebut, TNI memiliki sejumlah satuan yang dapat membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme, yakni Badan Intelijen Strategis dan Satuan Penanggulangan Teror 181.

Kepala Staf Presiden Moeldoko ketika ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (11/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Staf Presiden Moeldoko ketika ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

 

“Bisa nanti akan dikerahkan Badan Intelijen Strategis untuk membantu intelijen kepolisian. Bahkan untuk langkah represif, bisa menggunakan satuan Gultor yang memang telah disiapkan,” kata Moeldoko.

“Tapi itu semua tergantung kebutuhan ya. Tergantung kepentingan di lapangan seperti yang dibutuhkan teman-teman dari kepolisian,” lanjut dia.

Baca juga: Fakta dan Hoaks Pascabom Surabaya

Diberitakan, Minggu (13/5/2018) dan Senin ini, terjadi serangkaian ledakan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada Minggu, bom bunuh diri meledak di tiga gereja di Kota Surabaya. Selain itu, polisi juga menemukan bom meledak di Rusun Wonocolo, Sidoarjo.

Pada Senin pagi, bom bunuh diri kembali menyerang pos jaga Markas Polrestabes Surabaya.

Total, 25 nyawa melayang akibat serangkaian peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, 13 nyawa adalah pelaku bom bunuh diri dan 12 nyawa lainnya adalah masyarakat umum dan personel Polri.

Selain itu, serangkaian peristiwa itu juga menyebabkan 45 orang lainnya terluka.

Kompas TV Pelibatan anak-anak hingga anak muda dalam tindakan radikalisme menjadi sorotan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Nasional
Pengacara: Atasan Bharada E Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Pengacara: Atasan Bharada E Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Nasional
Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Nasional
Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Nasional
Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Nasional
AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

Nasional
Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi 'Justice Collaborator'

Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Nasional
Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Nasional
PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Nasional
Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Nasional
Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.