Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Peningkatan Aksi Terorisme, Elite Politik Diminta Tak Main-Main dengan Isu Provokatif

Kompas.com - 13/05/2018, 23:57 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua SETARA Institute Hendardi menilai rentetan peristiwa teror yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan serangan teroris di Surabaya Jawa Timur menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan negara jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Hendardi mengingatkan para elite politik tak bermain-main dengan isu-isu yang provokatif.

"Diingatkan bagi para elite politik untuk tidak bermain-main dengan isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme," kata Hendardi dalam keterangan resminya, Minggu (13/5/2018).

Menurut dia, permainan isu intoleransi, radikalisme dan terorisme justru bisa menciptakan ruang-ruang inkubasi yang kondusif bagi kelompok intoleran dan radikal dalam melakukan aksi kekerasan.

Baca juga: Kapolri: Pelaku Utama Bom Gereja Di Surabaya Ketua JAD Surabaya

 

Di sisi lain, elite politik penguasa juga harus menunjukkan niat kuat dalam mengatasi bibit perpecahan, gejala segregasi sosial dan keagamaan dan aksi intoleransi.

"Sekecil apapun gejala itu, harus ditangkap sebagai titik permulaan dari aksi yang lebih serius di kemudian hari," katanya.

Ia juga berharap agar pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait mengawal proses pemulihan bagi korban-korban kejahatan terorisme. Hal itu agar para korban mendapatkan keadilan dan layanan negara yang baik.

"Cara ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara hadir melindungi korban kekerasan," katanya.

Baca juga: Kapolri: Satu Keluarga Pelaku Bom Gereja Surabaya Terkait Kelompok ISIS

Ia mengimbau masyarakat untuk memperkuat solidaritas dalam melawan terorisme, intoleransi dan radikalisme.

"Masyarakat diimbau tidak terpecah belah oleh upaya-upaya provokasi dengan kekerasan yang menyasar tempat-tempat ibadah," kata Hendardi.

Masyarakat, kata dia, tidak perlu takut dan saling bergandengan tangan dalam melawan aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme. Selain itu, masyarakat diharapkan tak menyebarkan foto dan video serangan teror melalui media sosial.

"Aksi bela sungkawa tidak perlu ditunjukkan dengan menyebar gambar, video, dan material lain yang justru menyebarluaskan pesan ketakutan semakin meluas," katanya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com