Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Sebagian Besar Tahanan Terorisme Menyerahkan Diri

Kompas.com - 10/05/2018, 08:13 WIB
Ihsanuddin,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, sebagian besar dari 156 tahanan teroris yang melakukan penyanderaan di Rutan cabang Salemba Mako Brimob telah menyerahkan diri.

"Seluruh tahanan teroris sudah menyerahkan diri, sebagaian besar, saya bisa katakan 99 persen, bisa tanpa ada korban," kata Syafruddin di Mako Brimob, Jawa Barat, Kamis (10/5/2018).

Syafruddin mengatakan, proses penanggulangan masih terus dilakukan. Ia meminta awak media untuk menunggu proses ini hingga satu jam ke depan.

Baca juga: Wakapolri: Tidak Ada Negosiasi di Mako Brimob, Semua Penanggulangan

"Satu jam kemudian saya konferensi pers lagi menyampaikan apakah seluruhnya (tahanan terori menyerah) atau masih ada yang tersisa," katanya. 

Polri menyatakan telah menghentikan operasi penanggulangan penyanderaan pada Kamis ini pukul 07.15 sejak Selasa (8/5/2018). 

Sebelumnya, sandera terakhir yaitu Bripka Iwan Sarjana telah dibebaskan dalam terluka sekitar pukul 12.00. Ia kemudian langsung dibawa ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Baca juga: Operasi Pengambilalihan Mako Brimob oleh Polri Berakhir 07.15

Insiden di Markas Korps Brimob Kelapa Dua berawal dari keributan antara tahanan dan petugas kepolisian.

Keributan tersebut bermula dari penolakan pihak keluarga narapidana terorisme saat polisi hendak memeriksa makanan yang dibawa.

Ketika itu, pihak keluarga bermaksud menjenguk salah satu narapidana terorisme. Akibat insiden tersebut, lima polisi gugur dan satu narapidana tewas.

Satu narapidana terorisme itu ditembak karena melawan dan merebut senjata petugas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com