Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Sebut Napi Teroris Masih Kuasai Senjata Milik Petugas

Kompas.com - 09/05/2018, 21:14 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa narapidana terorisme yang melakukan penyanderaan masih menguasai senjata yang direbut dari petugas kepolisian.

Penyanderaan tersebut terjadi setelah insiden antara napi teroris dan polisi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Selasa (8/5/2018) malam. Dalam insiden tersebut napi terorisme sempat merebut senjata dari enam polisi.

"Masalah senjata, kami masih belum bisa mengambil balik dari mereka, kami masih upayakan," ujar Setyo saat memberikan keterangan pers di Markas Korps Sabhara Baharkam, Depok, Rabu (9/5/2018).

Baca juga : Satu Polisi yang Gugur di Mako Brimob Bertugas di KPK Setahun Terakhir

Sementara itu, Setyo belum bisa memastikan berapa jumlah narapidana teroris yang menjadi penyandera.

Saat ini, polisi masih melakukan negosiasi untuk membebaskan satu anggota Densus 88 yang masih disandera, yakni Brigadir Kepala Iwan Sarjana. Sedangkan, akibat insiden tersebut lima polisi gugur.

"Mengenai di dalam kami belum menerima update yg terakhir. Kalau jumlah kami belum bisa mendata. Seperti kita ketahui bahwa di situ ada yang masih dalam proses penyidikan, masih diperiksa, ada yang kemarin baru datang. Jadi junlahnya tidak tahu pasti," kata Setyo.

Baca juga : Satu Personel Densus 88 Masih Disandera Napi Teroris di Mako Brimob

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal mengungkapkan bahwa insiden di Markas Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa (8/5/2018) malam berawal dari keributan antara tahanan dan petugas kepolisian.

Keributan tersebut bermula dari penolakan pihak keluarga narapidana terorisme saat polisi hendak memeriksa makanan yang dibawa. Ketika itu pihak keluarga bermaksud menjenguk salah satu narapidana terorisme.

"Memang di media-media maupun media sosial berkembang. Nah saya kan ada di TKP sejak tadi malam. Saya lihat tahap demi tahap. bahwa apa yang diklaim oleh si A, B dan lain lain itu sama sekali tidak benar," ujar Iqbal daat memberikan keterangan pada awal media yang meliput tak jauh dari gerbang Mako Brimob, Rabu (9/5/2018).

"Bahwa pemicunya adalah hal yang sepele, pemicunya adalah masalah makanan," ucapnya.

Iqbal menegaskan, sesuai standar prosedur operasional, seluruh makanan yang berasal dari luar dan diberikan kepada tahanan harus melalui pemeriksaan.

"Sesuai SOP memang makanan diverifikasi oleh kami apakah ada barang-barang lain, itu terjadi keributan, cekcok," kata Iqbal.

Kompas TV 5 anggota kepolisian gugur dalam kerusuhan di rumah tahanan Mako Brimob. Mereka mendapat kenaikan pangkat luar biasa atau Anumerta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com