Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU: Masak Tagar Pilkada Kalah dengan Tagar Pilpres?

Kompas.com - 05/05/2018, 14:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengapresiasi viralnya sejumlah tagar (hashtag) terkait pemilihan presiden 2019 yang akan datang.

Namun, ia merasa prihatin.

Sebab, viralnya sejumlah tagar yang menggambarkan euforia pesta demokrasi Indonesia itu malah menutupi euforia di tataran pilkada serentak yang dilaksanakan 2018 ini.

"Masak tagar di pilkada kalah dengan tagar pilpres? Padahal pilpresnya baru tahun depan," ujar Arif dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5/2018).

Baca juga: Menurut PKS, Tagar #2019GantiPresiden Tak Langgar Hukum

 

Seharusnya, lanjut Arif, keriuhan di media sosial tidak melulu mengenai pemilihan presiden, namun pemilihan kepala daerah terlebih dahulu.

Ia pun berharap, para peserta pemilu menyadari ini dan mulai melakukan terobosan agar isu pilkada serentak tidak 'mati ditelan' isu pilpres.

"Saya ingin menggugah para peserta pemilu, 2018 ini seharusnya kita konsentrasinya ke Pilkada. Sekarang makanya, mereka buatlah tagar pilkada, baik yang mau dua periode, maupun yang mau menggantikan, saya memberi semangat," ujar Arif.

Apabila tagar pilkada memiliki gaung yang sama besar serupa tagar terkait pilpres, harapannya partisipasi publik untuk mengikuti pilkada semakin besar pula.

Baca juga: Muncul Tagar #2019GantiPresiden, PPP Usul Tagar #Lanjutkan212

 

"Semakin banyak hal yang didiskusikan olah masyarakat, makin banyak kepedulian tumbuh di masyarakat terhadap persoalan-persoalan pemilu," lanjut Arif.

Diketahui, media sosial akhir-akhir ini diramaikan dengan sejumlah tagar yang identik dengan pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Pendukung Jokowi menggunakan tagar #DiaSibukKerja di berbagai unggahan di media sosial, bahkan tagar tersebut dijadikan motif pada kaos.

Demikian pula para pendukung Prabowo Subianto yang menggaungkan tagar #2019GantiPresiden.

Kompas TV Suasana politik jelang Pemilihan Presiden 2019 makin memanas.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com