Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Mahasiswa Jangan Bercita-cita Jadi Pegawai Negeri

Kompas.com - 02/05/2018, 21:27 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber ANTARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan para mahasiswa untuk tidak bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Itu, menurutnya, karena peluang untuk diterima sangat kecil mengingat perbandingan jumlah lulusan sarjana lebih besar daripada lowongan PNS.

"Jadi yang bisa menjadi pegawai negeri itu dari (lulusan) sarjana itu tidak lebih dari satu persen, sehingga 99 persen dari anda ini jangan berpikir menjadi pegawai negeri, karena tidak ada tempatnya lagi," kata Kalla di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Negeri Padang di Padang Sumatera Barat, Rabu (5/2/2018), sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Baca juga: KPK Ingatkan PNS Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

Kalla menjelaskan, saat ini, setiap tahunnya, pemerintah merekrut PNS sebanyak 50 ribu orang di seluruh Indonesia.

"Dari 50 ribu itu yang sarjana mungkin hanya 10 ribu per tahun. Sedangkan, sarjana yang dihasilkan semua universitas di Indonesia itu hampir sejuta per tahun," katanya.

Oleh karena itu, Wapres Kalla mendorong para mahasiswa untuk lebih meningkatkan kemampuan berusaha guna membuka lapangan kerja, daripada ramai-ramai mendaftar PNS.

Wapres menjelaskan lowongan untuk pegawai administrasi di pemerintahan saat ini sudah terlalu banyak, namun untuk tenaga pendidikan dan kesehatan masih dibutuhkan.

"Tahun depan, kita angkat guru lebih banyak. Guru tidak kami kurangi, pegawai negeri (dikurangi) karena sudah lebih banyak daripada yang dibutuhkan," jelasnya.

Baca juga: Anggota TNI, Polri, dan PNS Bisa Kredit Rumah Tanpa DP

Untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha sejak dini, Wapres mengatakan hal itu harus dibina sejak masih di bangku sekolah dan universitas.

Selain peran universitas, para pelaku usaha juga diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda.

"Baru pemerintah memfasilitasi, bisa melalui kredit murah, bisa juga (pemberian) ijin gampang. Tetapi di sini (kampus) harus dididik supaya berpengalaman," ujarnya.

Kompas TV Ada kabar menyenangkan bagi pegawai negeri sipil alias PNS pria.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com