Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siap Bekerja Usai Dilantik, KPPU Minta Pengusaha Tidak Perlu Takut

Kompas.com - 02/05/2018, 20:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan anggota Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) yang dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (2/5/2018) siang, siap memulai bekerja.

Secepatnya, mereka akan menggelar rapat internal untuk menentukan struktur KPPU, mulai dari ketua, wakil ketua, hingga anggota yang mengurus berbagai bidang.

"Secepatnya kami akan melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua. Ya ini tak lama-lama ya, pesan dari Bapak Presiden, kita harus bekerja cepat dan efisien," ujar salah satu anggota KPPU Chandra Setiawan, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, usai pelantikan.

Baca juga: Pertama Kali, KPPU Dilantik Presiden

 

Prinsipnya, KPPU akan menjalin sinergi dengan kementerian dan lembaga demi mewujudkan persaingan usaha yang adil dan memakmurkan rakyat. Khususnya pada sektor ketahanan pangan.

Chandra sekaligus menyoroti fenomena pelaku usaha yang takut jika berhadap-hadapan dengan KPPU.

"Saya bilang, selama dalam persaingan sehat, pengusaha itu enggak usah takut sama KPPU. Jika pengusaha menyesuaikan dengan perilaku yang menghambat persaingan usaha, misalnya kartel, sekongkol, maka KPPU pasti melakukan penindakan hukum," ujar dia.

Baca juga: Masa Bakti Berakhir, Ini Pesan Ketua KPPU Untuk Pejabat Baru

 

"Hanya dengan bersaing sehat, pelaku usaha bisa melakukan inovasi dan dapat menjual produknya secara efisien sehingga konsumen pun bisa menikmati harga yang lebih terjangkau," lanjut dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo, Rabu siang, melantik sembilan anggota KPPU di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota KPPU.

Kesembilan orang itu, yakni Afif Hasbullah, Chandra Setiawan, Dinnie Melanie, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Ukay Karyadi, Yudi Hidayat dan Harry Agustanto.

Mereka sekaligus anggota KPPU pertama yang dilantik oleh seorang Presiden setelah sebelumnya hanya menggunakan surat keputusan saja.

Kompas TV Asprindo menilai, persaingan usaha yang sehat bisa tercipta jika sektor e-commerce ikut dikenai pajak.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com