Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Mudik, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Audit Jembatan Tua di Pantura

Kompas.com - 26/04/2018, 15:07 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencermati kondisi jembatan-jembatan di jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa yang rata-rata sudah berumur 20-45 tahun.

Bambang berharap, jembatan di jalur Pantura yang akan segera dipakai para pemudik benar-benar dalam kondisi prima.

Ia menyebutkan, jembatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus di antaranya adalah daerah Pangenan dan Ender di Kabupaten Cirebon, serta Losari dan Tanjung di Brebes.

“Ada beberapa kerusakan yang mengkhawatirkan,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/4/2018).

Baca juga : Jelang Mudik Lebaran 2018, Stasiun KA Kediri Buka Pendaftaran Angkutan Motor Gratis

Sebelumnya, Jembatan nasional Babat-Widang yang menghubungkan Kabupaten Tuban-Lamongan, Jawa Timur, ambruk pada Selasa (17/4/2018) lalu.

Jembatan itu diduga ambruk karena faktor usia dan kelebihan beban. Bambang berharap kejadian serupa tidak lagi terulang, apalagi saat waktu mudik

Bambang meminta Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah melakukan audit konstruksi dan meninjau ulang standar kelayakan dan keamanan pondasi jembatan secara berkala.

“Terutama di kawasan perbatasan yang dilalui banyak angkutan bermuatan berat,” ujar Bambang.

Jika memang ada kerusakan pada jembatan-jembatan di jalan nasional, Bambang meminta pemerintah segera memperbaikinya. 

Baca juga : Mengintip Pembuatan Ikan Kepala Manyung, Kuliner Khas Pantura Jawa

Apalagi, jalur Pantura punya peran penting bagi jalur logistik dan untuk lalu lintas pemudik.

“Segera lakukan perbaikan atas kerusakan yang ada guna memperlancar arus lalu lintas dan meminimalkan kecelakaan, mengingat sudah memasuki jelang arus mudik Lebaran 2018,” kata Politisi Golkar itu.

Selain itu, Bambang juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng kepolisian untuk memperketat pengawasan atas kendaraan berat yang mengangkut barang melebihi tonase di jalan nasional.

“Perketat pengawasan dengan razia, termasuk di jalan tol terhadap truk-truk atau tronton yang mengangkut muatan melebihi kapasitas guna meminimalisasi kerusakan jalan raya yang diakibatkan kelebihan muatan angkutan barang,” ujar Bambang.

Kompas TV Namun, hingga kini, pemerintah dinilai kurang cepat merespons permasalahan yang ada.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com