KPAI Terima Pengaduan Orangtua dan Siswa yang Kesal dengan UNBK SMP/Sederajat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk SMP/sederajat.

Meski KPAI tak membuka posko pengaduan, ada dua orangtua siswa dan dua siswa yang mengeluhkan pelaksanaan ujian.

"Pengadu yang merupakan orangtua menyampaikan kekesalan atas pelaksanaan UNBK SMP/MTs di hari pertama yang mengalami gangguan server pusat," ujar Retno melalui keterangan tertulis, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Netizen Tanya Subtitle di Soal UNBK Inggris)

Gangguan server tersebut membuat sebagian besar sekolah mengalami keterlambatan memulai UNBK.

Pada hari pertama UNBK, KPAI menerima pengaduan bahwa satu sekolah swasta di Depok dan satu sekolah di Jakarta memulai sesi pertama pukul 11.00 WIB yang seharusnya dimulai pukul 7.30 WIB.

Akibatnya, kata Retno, sesi kedua dan ketiga mundur juga waktunya dan berakhir sore hari.

Retno mengatakan, orangtua khawatir gangguan tersebut berdampak pada psikologis anaknya yang cemas karena menunggu dalam waktu cukup lama.

"Apa yang dipelajari semalam hilang karena anak stres dan kelelahan, sehingga dikhawatirkan hasil UNBK-nya rendah dan berpotensi terhambat diterima saat mendaftar di sekolah pilihan si anak," kata Retno.

(Baca juga: UNBK Hari Kedua Berjalan Lancar Tanpa Kegaduhan)

KPAI juga menerima laporan dari seorang peserta UNBK SMP/MTs yang merasa tertekan ketika Mendikbud menyampaikan bahwa soal UNBK SMP juga pada level HOTS.

Siswa membayangkan soal-soalnya akan sulit juga sebagaimana kakak kakak SMA yang menyampaikan protesnya melalui media sosial.

Anak tersebut, kata Retno, khawatir nilai UNBK nya rendah jika soalnya sulit sehingga cita-cita nya untuk melanjutkan ke SMKN akan gagal.

Padahal, dia berasal dari keluarga kurang mampu yang ingin segera bekerja membantu ekonomi keluarganya.

"Faktanya, soal yang sulit dan tak sesuai kisi-kisi yang diberikan atau dipelajari selama ini," kata Retno.

(Baca juga: Kenali 3 Jenis Sanksi Pelanggaran UNBK)

Retno mengatakan, kelelahan menunggu waktu ujian akan berpengaruh pada psikologis anak. KPAI mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas ujian nasional.

Namun, kata Retno, upaya-upaya tersebut harus memiliki perspektif anak. Potensi dampak psikologis anak harus menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

Ia menyayangkan pernyataan penjabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Server Kemdikbud bermasalah karena kelebihan beban.

Peserta UNBK SMP melonjak hingga 100 persen yaitu mencapai 4.3 juta peserta. Semestinya lonjakan tersebut sudah diantisipasi oleh Kemendikbud sejak awal.

"Sehingga server anjlok mestinya tidak terjadi. Kemdikbud harusnya cara kerjanya preventif bukan reaktif," kata Retno.

(Baca juga: Komentar Warganet Masalah UNBK Terlambat)

Selain itu, KPAI juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memenuhi 8 standar nasional pendidikan, terutama standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan demikian, proses pembelajaran HOTS dapat dilaksanakan di berbagai sekolah. Sehingga kalau proses pembelajarannya sudah HOTS, maka adil jika soalnya juga HOTS.

"Pemerintah jangan berpikir bahwa meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kesulitan soal, bukan meningkatkan kualitas pendidik dan sarana prasarana pendidikan yang merata di seluruh Indonesia," kata Retno.