Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Daftar Pemilih, KPU Akan Bentuk Forum Pemutakhiran Data Pemilu

Kompas.com - 20/04/2018, 19:24 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pihaknya akan membentuk forum kordinasi pemutakhiran data pemilu. Forum itu dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih pada pilkada 2018 dan pemilu 2019.

“Hasil kordinasi dengan Bawaslu dan Kemendagri akan mengaktifkan forum kordinasi pemutakhiran data pemilu,” ujar Virya Azis di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Forum tersebut, kata Viryan Azis, dalam waktu dekat akan diresmikan. 

Ia berharap dalam forum tersebut mampu menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat mengenai data pemilih dan memastikan calon pemilih mendapat hak pilihnya.

“Tentunya kordinasi dan efektifitas itu basisnya regulasi,” kata dia.

Baca juga : Jelang Pilkada 2018, KPU Imbau Masyarakat Cek Data Pemilih

Menurut dia, KPU saat ini sedang menyelesaikan rekapitulasi hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari berbagai Kabupaten/Kota hingga besok. Data yang masuk belum sepenuhnya, baru 126 juta pemilih. 

Viryan engatakan penyebab data belum masuk secara keseluruhan  karena kasus di sejumlah daerah.

“Seperti di Aceh ada rekomendasi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) untuk melakukan pencermatan kembali,” katanya.

“Nah yang kedua ada pandangan, agar bagaimana proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) ini benar-benar bersih,” lanjut Viryan Azis.

Baca juga : 300.000 Pemilih di Jabar Belum Melakukan Perekaman e-KTP

Diberitakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya mengungkapkan saat ini ada 6.768.025 pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pengganti e-KTP.

Jumlahnya yakni 3.497.228 pemilih laki-laki dan 3.270.797 pemilih perempuan. Padahal, untuk bisa menggunakan hak pilih dalam pilkada dan pemilu, seorang warga harus memiliki e-KTP. 

KPU pun berharap, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa segera menuntasan persoalan tersebut secepatnya.

 

 

Kompas TV KPU melibatkan penyelenggara tingkat kelurahan agar data ganda cepat diperbaiki.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com