Kompas.com - 18/04/2018, 17:19 WIB
Pemerintah menambah 3 hari cuti bersama untuk perayaan hari raya Idul Fitri 1439 H yang diperkirakan jatuh pada 15-16 Juni 2018 mendatang. Penambahan hari libur cuti bersama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (18/4/2018).  KOMPAS.com/ MOH NADLIRPemerintah menambah 3 hari cuti bersama untuk perayaan hari raya Idul Fitri 1439 H yang diperkirakan jatuh pada 15-16 Juni 2018 mendatang. Penambahan hari libur cuti bersama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menambah tiga hari cuti bersama untuk perayaan Idul Fitri 1439 H yang diperkirakan jatuh pada 15-16 Juni 2018.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan pun mengingatkan  agar penambahan hari cuti bersama itu tidak mengurangi tingkat layanan publik.

"BKN mengingatkan bahwa penambahan cuti bersama ini hendaknya tidak mengurangi tingkat layanan publik," kata Ridwan melalui pesan singkatnya, Rabu (18/4/2018).

(Baca juga: Penambahan Hari Cuti Bersama Diharap Urai Macet Arus Mudik dan Balik)

Menurut Ridwan, instansi vital milik pemerintah, baik itu rumah sakit maupun lainnya, perlu membuat jadwal tugas sebaik-baiknya selama masa cuti bersama Lebaran.

"Agar dapat mengatur sistem sif dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kekosongan (layanan publik)," terang Ridwan.

Ridwan juga menambahkan, pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, wali kota, bupati berkewajiban melakukan monitoring atas tingkat layanan publik selama masa cuti bersama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Serta melihat kepatuhan pegawai negeri sipil di bawahnya atas jumlah cuti yang dilaksanakan oleh PNS," ujar Ridwan.

(Baca juga: Pemerintah Tambah Tiga Hari Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah menambah tiga hari cuti bersama sebelum dan sesudah Idul Fitri mendatang.

"Pemerintah akan menambah dua hari cuti bersama pada tanggal 11-12 Juni dan (satu hari) sesudah Lebaran Idul Fitri pada 20 Juni 2018," kata Puan di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Menurut Puan, salah satu pertimbangan pemerintah menambah tiga hari cuti bersama tersebut yakni untuk mengurai arus lalu lintas mudik sebelum Idul Fitri dan arus balik.

"Kami harapkan dengan cukup waktunya masyarakat untuk bisa bersilaturahim sebelum dan sesudah Idul Fitri bisa bermanfaat, bertemu dengan keluarganya di luar kota," kata Puan.

(Baca juga: Mendikbud: Penambahan Jumlah Cuti Bersama Idul Fitri Berimplikasi Besar...)

Penambahan hari libur cuti bersama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini tentu saja bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahim," tutur Puan.

Adapun menteri yang mendatangani SKB tersebut adalah Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.