Ketua DPR Minta Bank Waspadai Penukaran Uang Pecahan Kecil Jelang Pemilu

Kompas.com - 17/04/2018, 16:26 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua DPR RI Bambang Soesatyo di PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  RI Bambang Soesatyo menyebut pihak bank patut waspada jika ada yang menukar uang dengan pecahan Rp 10.000 hingga Rp 50.000 dalam jumlah besar jelang Pemilihan umum, baik Pilkada maupun Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Sebab, patut dicurigai uang tersebut digunakan untuk dibagi-bagi ke konstituen (politik uang).

"Mestinya bank dilarang beri penukaran uang kecil karena pasti buat nyalon," ujar Bambang di PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Bambang mengatakan tim sukses pasangan calon membutuhkan banyak uang kecil maksimal Rp 50.000 untuk dibagikan kampanye. Untuk sekelas bupati, walikota, dan gubernur, kata Bambang, setidaknya menyiapkan Rp 2 juta yang dikonversi dalam pecahan rupiah yang nilainya kecil.

Tak hanya saat kampanye, pada hari H pencoblosan pun ada "serangan fajar" di mana anggota timses calon tertentu memberi uang atau sembako ke warga sekitar untuk memilihnya. Sementara itu, kata Bambang, sesekrang juga butuh dana besar sebagai tiket mendapatkan dukungan sekian kursi. Biasanya transaksi tersebut dilakukan secara tunai.


Baca juga : Calon Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Mulai Disidang dalam Kasus Politik Uang

"Tidak berani nontunai. Biasanya pakai mata uang asing yang lebih tipis," kata Bambang.

Namun, Bambang menegaskan tidak semua calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif yang bermain politik uang. Ia mengklaim partainya, Partai Golkar, bebas politik uang.

"Tidak semua begitu. Kami dari Golkar natural saja," kata Bambang.

Oleh karena itu, Bambang mendorong adanya regulasi yang mengatur transaksi uang kartal maksimal Rp 100 juta. Ia mengatakan, DPR juga akan segera membahas rancangan undang-undang tersebut begitu menerima draf dari pemerintah.

"Cara mencegah politik uang maka harus menekan transaksi uang kartal," kata Bambang.

Kompas TV Februari 2018, Zumi Zola menemui titik balik, saat KPK menetapkan dirinya jadi tersangka korupsi APBD.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Nasional
Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Nasional
Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Nasional
Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Nasional
Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Nasional
Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Nasional
Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Nasional
Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Nasional
Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Nasional
Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Nasional
Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Nasional
Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Nasional
Jusuf Kalla Bakal Rindukan Momen Doorstop Bareng Wartawan

Jusuf Kalla Bakal Rindukan Momen Doorstop Bareng Wartawan

Nasional
Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X