Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: Elektabilitas Tertinggi, Posisi Jokowi Belum Aman

Kompas.com - 16/04/2018, 15:03 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat ingin 2019 Indonesia Indonesia memiliki presiden baru. Hal ini terlihat dari survei Media Survei Nasional (Median) 24 Maret-6 April 2018.

Survei awalnya mengukur elektabilitas setiap calon.

Melalui metode semiterbuka, survei bertanya kepada responden, "Jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, siapakah yang Anda pilih menjadi Presiden RI?".

Responden disodorkan 45 pilihan nama. Namun, responden juga bisa menyebutkan tokoh pilihannya jika tak ada dalam daftar 45 nama yang disediakan.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi Naik, Prabowo Turun

Hasilnya, Jokowi sebagai petahana berada di urutan teratas dengan 36,2 persen.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi penantang terkuatnya dengan meraih 20,4 persen.

Sementara calon lainnya tak ada yang mendapatkan suara di atas 7 persen. Responden yang belum menentukan pilihan juga cukup besar, yakni 14,8 persen.

Direktur Riset Median Sudarto mengatakan, jika dilihat secara kasat mata, elektabilitas Jokowi sebagai petahana memang masih paling tinggi dengan angka 36,2 persen. 

Baca juga : Survei Median: Prabowo Ditinggal Pendukungnya jika Berpasangan dengan Jokowi

Akan tetapi, ia mengingatkan, angka tersebut belum aman.

"Sebab, ada 63,8 persen responden yang belum memilih Jokowi," kata Sudarto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Jokowi lanjut memimpin atau diganti?

Survei ini juga mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada responden: "Apakah pada 2019 nanti sebaiknya Joko Widodo lanjut memimpin lagi menjadi Presiden RI atau sebagainya digantikan dengan tokoh lain?".

Hasilnya, 46,37 persen responden memilih Jokowi diganti tokoh lain pada 2019. Sementara 45,22 persen responden yang ingin Jokowi kembali memimpin.

Sebanyak 8,41 persen responden lainnya tak menjawab.

Baca juga: PPP Anggap Peluang Duet Jokowi-Prabowo Masih Terbuka

Sudarto mengatakan, lebih banyaknya angka responden yang ingin Jokowi diganti karena ada ketidakpuasan, khususnya di bidang ekonomi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com