Survei Median: Elektabilitas Jokowi Naik, Prabowo Turun - Kompas.com

Survei Median: Elektabilitas Jokowi Naik, Prabowo Turun

Kompas.com - 16/04/2018, 14:11 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015)indra/kompas.com Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi dua tokoh terkuat sebagai kandidat calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Berdasarkan survei Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan pada 24 Maret-6 April 2018, elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan, sementara Prabowo menurun.

Melalui metode semi terbuka, survei ini menanyakan kepada responden, "Jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, siapakah yang Anda pilih menjadi Presiden RI?"

Responden disodorkan 45 pilihan nama. Namun, responden juga bisa menyebutkan tokoh pilihannya jika tak ada dalam daftar 45 nama yang disediakan.

Baca juga: Prabowo Disarankan Cari Cawapres yang Bisa Naikkan Elektabilitas

Hasilnya, Jokowi sebagai petahana memimpin dengan 36,2 persen. Prabowo menjadi penantang terkuatnya dengan meraih 20,4 persen.

Menyusul di bawahnya Gatot Nurmantyo (7 persen), Jusuf Kalla (4,3 persen), Anies Baswedan (2 persen), Muhaimin Iskandar (1,9 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (1,8 persen), Anis Matta (1,7 persen), Hary Tanoesoedibjo (1,6 persen), TGB M Zainul Majdi (1,5 persen), dan Yusril Ihza Mahendra (1 persen).

Sisanya mendapatkan elektabilitas di bawah 1 persen.

Direktur riset median Sudarto di Jakarta, Senin (16/4/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Direktur riset median Sudarto di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Survei mencatat, elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan dibandingkan dengan Februari 2018, dari 35,0 persen menjadi 36,2 persen.

Sementara elektabilitas Prabowo turun dari 21,2 persen menjadi 20,4 persen.

Direktur Riset Median Sudarto mengatakan, elektabilitas Jokowi mengalami peningkatan karena karena naiknya angka kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

"Terjadi peningkatan kepuasan sedikit dibandingkan dengan Februari lalu. Ini karena banyak infrastruktur yang sudah selesai dan dirasakan masyarakat," kata Sudarto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Baca juga: CSIS: Basis Massa Sama, Gatot dan Anies Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas Prabowo

Ia memprediksi, apabila semakin banyak infrastruktur yang selesai menjelang 2019 dan manfaatnya dirasakan masyarakat, elektabilitas Jokowi akan semakin meningkat.

"Apalagi ditambah dengan program pro-rakyat yang digulirkan pemerintah," kata Sudarto.

Selain itu, Sudarto menilai, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan karena berbagai komentar kontroversialnya di publik. Misalnya, pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesian bisa bubar pada 2030 yang ternyata hanya merujuk pada novel fiksi Ghost Fleet.

Selain itu, menurut dia, turunnya elektabilitas Prabowo ini karena mantan Danjen Kopassus itu tidak kunjung mendeklarasikan diri sebagai capres.

Baca juga: Survei Polcomm Institute: Elektabilitas Jokowi Masih Lebih Tinggi dari Prabowo

Prabowo baru menyatakan kesiapannya menjadi capres dalam rakornas Gerindra, 11 April lalu. Sementara data survei diambil sebelum itu.

"Sebagai catatan, data survei ini kami ambil terakhir pada 6 April. Efek deklarasi Prabowo belum kami potret. Umumnya kalau sudah deklarasi suaranya naik," kata Sudarto.

Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampelnya 1.200 responden.

Margin of error
 survei ini adalah plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya, ada peluang angka survei meleset lebih besar atau kecil sampai 2,9 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan jender. Sudarto menegaskan, survei dibiayai secara mandiri.


Kompas TV Prabowo akhirnya mendeklarasikan diri sebagai capres 2019 dari Partai Gerindra.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Mushala di Kampung Akuarium Tidak Akan Dibongkar meski Ada Pembangunan Rusunawa

Mushala di Kampung Akuarium Tidak Akan Dibongkar meski Ada Pembangunan Rusunawa

Megapolitan
China Kembangkan Teknologi Siluman untuk Pesawat Tempur Biasa

China Kembangkan Teknologi Siluman untuk Pesawat Tempur Biasa

Internasional
Novanto Tak Dibebankan Uang Pengganti untuk Jam Tangan Richard Millle dari Andi Narogong

Novanto Tak Dibebankan Uang Pengganti untuk Jam Tangan Richard Millle dari Andi Narogong

Nasional
Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Nasional
 Tunggak Pajak, 22 Restoran dan 1 Perusahaan di Cakung Ditempeli Stiker

Tunggak Pajak, 22 Restoran dan 1 Perusahaan di Cakung Ditempeli Stiker

Megapolitan
Keterangan Novanto soal Anggota DPR Penerima Uang E-KTP Tak Dipertimbangkan Hakim

Keterangan Novanto soal Anggota DPR Penerima Uang E-KTP Tak Dipertimbangkan Hakim

Nasional
Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Nasional
Ketua DPR Berharap Setya Novanto Tabah Jalani Hukuman

Ketua DPR Berharap Setya Novanto Tabah Jalani Hukuman

Nasional
Thailand Ingin Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Thailand Ingin Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Internasional
Olimpiade Sains Nasional: 13.525 Siswa Siap Bersaing

Olimpiade Sains Nasional: 13.525 Siswa Siap Bersaing

Edukasi
Hari Ini dalam Sejarah: Operasi Pembebasan Sandera AS Gagal Total

Hari Ini dalam Sejarah: Operasi Pembebasan Sandera AS Gagal Total

Internasional
Cerita Anies Bertemu Presiden Erdogan dengan Khusyuk, Sakral, dan Privat

Cerita Anies Bertemu Presiden Erdogan dengan Khusyuk, Sakral, dan Privat

Megapolitan
Hakim Anggap Rekaman Wawancara Marliem oleh FBI Layak Jadi Alat Bukti Kasus E-KTP

Hakim Anggap Rekaman Wawancara Marliem oleh FBI Layak Jadi Alat Bukti Kasus E-KTP

Nasional
HRW: Operasi Militer Mesir Perangi ISIS Picu Krisis Kemanusiaan

HRW: Operasi Militer Mesir Perangi ISIS Picu Krisis Kemanusiaan

Internasional
Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

Nasional

Close Ads X