Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Jelaskan Mengapa UNBK Tahun Ini Lebih Sulit

Kompas.com - 13/04/2018, 20:35 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui, pemerintah membuat soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 lebih sulit dari sebelumnya.

Namun, tutur dia, pemerintah bukan tanpa alasan memutuskan untuk membuat soal UNBK yang lebih sulit. Seperti diketahui, muncul berbagi protes di media soal terkait dengan soal UNBK 2018.

"Kami sudah mulai menerapkan standar internasional, baik itu untuk matematika, literasi maupun untuk ilmu pengetahun alam yaitu yang disebut dengan HOTS," ujar Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

HOTS adalah singkatan dari high order thinking skills. Pemerintah mengharapkan para siswa mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS.

(Baca juga: Permintaan Maaf Mendikbud Setelah Para Siswa SMA Keluhkan Sulitnya Soal UNBK...)

Kompetensi tersebut yaitu berpikir kritis (criticial thinking), kreatif dan inovasi (creativity and innovation), kemampuan berkomunikasi (communication skill), kemampuan bekerja sama (collaboration) dan kepercayaan diri (confidence).

"Jadi ada lima ini yang menjadi target karakter siswa dan itu juga tentu saja melekat pada sistem evaluasi kita dalam ujian nasional itu," kata Mendikbud.

Menurut Muhadjir, HOTS diterapkan menyusul masih rendahnya Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia dengan negara lain. Jadi, ucap dia, standar soal ujian nasional ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan.

Sebenarnya, tutur Mendikbud, standar HOTS sudah disampaikan ke sekolah-sekolah. Kemudian guru mempelajari kisi-kisi standar tersebut untuk diajarkan kepada siswa.

Menurut Mendikbud, penilaian soal UNBK yang dinilai lebih susah dan menuai protes bisa disebabkan berbagai hal.

"Itu masalahnya bisa di mana-mana, bisa kisi-kisi belum tersosialisasi dengan baik, bisa gurunya, terakhir, siswanya banyak tidak siap banyak menganggap soal sama tahun-tahun lalu," kata dia.

Kompas TV Permasalahan yang kerap ditemui dalam pelaksanaan UNBK adalah kurangnya sarana penunjang seperti komputer.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com