Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Presiden Pun di Jakarta Ini Bisa Kena Macet...

Kompas.com - 28/03/2018, 11:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo terjebak macet saat hendak menghadiri acara Rapat Kerja Pemerintah bersama bupati dan wali kota se-Indonesia di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Timur, Rabu (28/3/2018) pagi.

Kepala Negara pun terlambat sekitar 10 hingga 15 menit sampai ke lokasi acara.

Informasi keterlambatan Jokowi itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga hadir dalam acara tersebut.

"Saya meminta maaf, Presiden masih di jalan. Presiden kena macet. Jadi Presiden pun di Jakarta ini bisa kena macet juga," ujar Kalla, saat membuka acara.

(Baca juga: Macet Parah akibat Banjir di Sunter, Penumpang Transjakarta Turun di Tengah Jalan )

Alhasil, Wapres Kalla yang menyampaikan pidato sambutan disusul Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution.

Kalla berkelakar bahwa kemacetan lalu lintas itu menandakan tingkat ekonomi sebuah negara.

"Macet itu tanda-tanda kemajuan. Karena tidak ada negara miskin yang macet, hanya ada di negara berkembang saja yang macet. Karena semua orang bisa beli mobil," ujar Kalla yang disambut tawa bupati dan wali kota.

Tinggal pemerintah membangun infrastruktur seluas-luasnya agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

(Baca juga: Terjebak Macet di Puncak, Polisi Hibur Pengendara dengan Live Music)

 

Namun demikian, Presiden Jokowi ternyata tidak terlambat terlalu lama. Sekitar sepuluh menit Wapres Kalla memberikan pidato sambutan, Presiden sudah berada di holding room lokasi acara.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo membenarkan hal tersebut.

"Pas Pak Wapres bicara, itu sebenarnya Presiden sudah datang. Hanya nunggu di holding room kan karena Pak Menko Darmin harus kasih sambutan dulu," ujar Johan.

Presiden pun akhirnya menyampaikan pidato dalam acara itu.

Kompas TV Transaksi di Gerbang Tol Kamal 1 dan Kamal 3 telah efektif digabungkan. Diperkirakan kebijakan ini bisa mengurangi antrean kendaaran hingga 10%.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor, Jadi Saksi Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor, Jadi Saksi Karen Agustiawan

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Nasional
Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com