Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK Kaji Permintaan Jokowi untuk Kembangkan Kredit Pendidikan

Kompas.com - 15/03/2018, 14:36 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, OJK akan melakukan kajian mengenai pemberian kredit pendidikan atau student loan seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo.

"Secepatnya (dilakukan) kajian, ya tahun ini," kata Wimboh kepada wartawan di Komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

"Tidak ada target dari Presiden, tapi lebih cepat lebih bagus," ujar Wimboh.

Wimboh mengatakan, selama ini memang tidak ada kredit khusus untuk pendidikan. Meski demikian, pelajar atau mahasiswa bisa mengajukan kredit tanpa agunan (KTA). Uang dari KTA bisa dipakai untuk apa saja, termasuk pendidikan.

"Nanti mungkin bisa kita buat skema kredit khusus (untuk pendidikan)," kata dia.

(Baca juga: Jokowi Minta Perbankan Garap Kredit Pendidikan seperti di AS)

Menurut Wimboh, kredit pendidikan tak membutuhkan peraturan khusus. Adapun, yang membedakan antara kredit pendidikan dengan KTA, ialah cara pembayarannya.

"KTA kan bayarnya bisa setiap bulan. Nanti student loan itu ada opsinya mau bayar tiap bulan, mau bayar nanti kalau dapat beasiswa, atau kalau sudah kerja," ujar dia.

Selain itu, Wimboh juga memastikan bahwa bunga kredit pendidikan akan lebih rendah daripada KTA atau kredit lainnya.

"Bunganya harus sangat rendah, murah," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyindir bos-bos perbankan mengenai target pertumbuhan kredit tahun 2017 yang tak tercapai.

Jokowi pun meminta perbankan untuk mengeluarkan produk finansial baru berupa kredit pendidikan atau student loan.

"Saya ingin memberi PR kepada bapak ibu sekalian. Dengan yang namanya stundet loan atau kredit pendidikan," kata Jokowi saat pertemuan dengan pimpinan bank umum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Jokowi mengaku heran perbankan Indonesia tak memiliki produk kredit pendidikan. Padahal, kata dia, nilai nominal outstanding atau realisasi pembiayaan kredit pendidikan di Amerika Serikat telah melampaui total outstanding pinjaman kartu kredit.

Jokowi menyebutkan, total pinjaman kartu kredit di AS mencapai 800 miliar dollar AS. Sedangkan total pinjaman kredit pendidikannya mencapai 1,3 triliun dollar AS.

Menurut Jokowi, jika Indonesia memiliki produk kredit pendidikan, maka hal ini dapat mendorong perilaku kredit konsumtif berpindah ke hal-hal yang bersifat produktif.

"Dan memberikan nilai tambah kepada intelektualitas, visi kita ke depan yang sangat basic yaitu bidang pendidikan," ujar dia.

Kompas TV Perbankan milik pemerintah semakin percaya diri menyalurkan Kredit Usaha Rakyat alias KUR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com