Cerita Megawati Datang Lebih Awal daripada Pimpinan MPR di Acara UKP-PIP

Kompas.com - 14/03/2018, 11:06 WIB
Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menceritakan soal keinginan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang ingin datang lebih awal ke acara MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Megawati hendak hadir dalam acara silaturahim Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dengan Pimpinan MPR RI.

Hasto mengungkapkan, Megawati ingin sekali hadir paling awal lantaran mantan Wakil Presiden Try Sutrisno selalu datang lebih dulu dalam setiap rapat Dewan Pengarah UKP-PIP.

Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP tak mau kalah disiplin soal waktu kehadiran dibandingkan Try.

"Pak Try Sutrisno dalam beberapa kali rapat datang lebih dulu dari pada saya. Kali ini saya akan datang lebih dahulu mengalahkan Pak Try," kata Hasto menirukan ucapan Megawati di Kompleks Parlemen, Rabu (14/3/2018).

Alhasil, Megawati tak hanya datang lebih dulu dari Try, namun juga paling awal. Sementara itu, para tuan rumah, yakni Pimpinan MPR belum tiba saat Megawati datang.

Hasto mengatakan, apa yang dilakukan Megawati layak diapresiasi karena merupakan bagian dari teladan yang baik. Hal itu, kata dia, merupakan bentuk pembumian nilai-nilai Pancasila.

Ia menambahkan, disiplin waktu juga menjadi kunci kesuksesan negara-negara maju seperti Jepang dan Singapura.

“Salah satu persoalan kita adalah tidak tertib hukum. Kita tidak berdisiplin di dalam menerapkan tata aturan untuk tertib masyarakat dan tertib pemerintahan," tutur Hasto.

Adapun pertemuan Dewan Pengarah UKP-PIP dengan Pimpinan MPR membahas penyempurnaan draf naskah Garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Ada masukan kita membicarakan UUD 1945. Sebagian publik meminta kembali ke naskah UUD 1945 asli, sebagian lagi menginginkan tetap," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka pertemuan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X