Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Ketiga Untungkan Demokrat di antara Koalisi Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 12/03/2018, 13:45 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya memandang bahwa manuver Demokrat yang menggaungkan wacana pembentukan poros koalisi ketiga di luar pendukung Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto justru akan menguntungkan posisi tawar Demokrat di hadapan dua koalisi tersebut.

"Ketika dia (Demokrat) lontarkan isu koalisi poros ketiga dan ingin menjadi pemimpin koalisi, menurut saya dia menaikkan bargaining position-nya untuk ditarik oleh kedua poros yang lain," ujar Yunarto kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Pria yang akrab disapa Toto ini juga tidak yakin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung maju sebagai capres dari poros ketiga di Pilpres 2019. Sebab, AHY justru bisa mendapatkan elektabilitas tinggi ketika diajukan sebagai cawapres di antara kubu Jokowi dan Prabowo.

Baca juga : Poros Ketiga, Demokrat Tawarkan AHY ke PKB dan PAN

"Posisi sebagai cawapres tentunya akan lebih menjadi batu loncatan mengingat dibandingkan menerima jabatan sebagai menteri," paparnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto WijayaKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya
Sosok AHY, kata dia, akan jadi harga tawar yang strategis dan menentukan manuver Demokrat ke depannya. Ia melihat Demokrat akan menjadikan AHY sebagai tonggak utama Demokrat pada Pilpres 2024 nanti.

"Menurut saya, apa yang ditarget oleh Demokrat sangat realistis, (AHY) bukan ditujukan untuk 2019 melainkan 2024. Sehingga menurut saya, jika AHY dimajukan di 2019 dan kalah, itu akan menjadi batu loncatan luar biasa di tahun 2024," ujarnya.

Yunarto melihat potensi pencalonan AHY pada Pilpres 2019 turut didukung oleh pencalonannya pada Pilgub DKI 2017 kemarin. Nama AHY menjadi dikenal luas oleh publik dan masuk dalam bursa cawapres.

Baca juga : Zulkifli Hasan: Perlu Keajaiban untuk Munculkan Poros Ketiga

Tak hanya itu, sosok AHY sebagai cawapres di antara kubu Jokowi dan Prabowo berpeluang menaikkan elektabilitas Demokrat dalam Pemilu 2019 nanti. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki rekam jejak yang kuat, pencalonan AHY sebagai cawapres tidak akan berisiko bagi Demokrat

"Ketika misalnya AHY menjadi salah satu cawapres dari Jokowi atau Prabowo elektabilitas pasangan itu kan puluhan persen. Dan itu akan mendongkrak elektabilitas partai terlepas menang atau kalah," katanya.

Yunarto juga berpandangan hingga saat ini, Demokrat dan SBY masih melakukan "politik berselancar". Artinya, Demokrat mengambil sikap berdasarkan arah angin politik ke depannya.

Kompas TV Wacana Demokrat jadi poros ketiga malah terus berkembang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com