Pemerintah Pelajari Dampak Kesepakatan Bersejarah Timor Leste-Australia

Kompas.com - 08/03/2018, 21:58 WIB
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir Ketika Ditemui Di Kemenlu, Jakarta, Kamis (18/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comJuru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir Ketika Ditemui Di Kemenlu, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan belum bisa mengambil sikap atas kesepakatan perbatasan maritim antara Timor Leste dengan Australia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menuturkan, pihaknya perlu mempelajari lebih dulu dokumen kesepakatan antara Timor Leste dengan Australia.

"Akan terlalu cepat bila kita menentukan langkah-langkah," ujarnya di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga: 7 Tahun Memperjuangkan Laut Timor untuk Warga NTT)


Hingga saat ini pemerintah belum bisa mempelajari kesepakatan bersejarah itu. Dikatakan bersejarah lantaran merupakan kesepakatan yang pertama oleh kedua negara.

Sejak Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia, tidak ada kesepakatan permanen terkait dengan batas maritim dengan Australia.

Akibat hal itu, kedua negara terlibat sengketa mengenai hak atas cadangan minyak dan gas di Laut Timor. Dengan adanya perjanjian ini, maka sengketa itu berakhir.

"Dokumen yang dihasilkan baru disampikan kepada Sekjen PBB kemarin tanggal 6 waktu New York. Oleh karena itu setelah dipublikasikan tentunya kami akan mempelajari hal hal yang mereka capai," kata Arrmanatha.

"Dan sejauh mana itu akan berdampak kepada perjanjian perbatasan kita dengan Australia dan Timor Leste," sambungnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X