Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Melemah, Ketua DPR Khawatir soal Utang Negara

Kompas.com - 07/03/2018, 22:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari 2018 lalu sudah mencapai Rp 4.754 triliun.

Ia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kemampuan membayar utang di tengah depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Sebab, menurutnya, depresiasi kurs rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir menyentuh angka Rp 13.800 per dolar AS juga bisa berimbas ke beban dalam membayar utang.

“Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/2/2018).

(Baca juga: Rupiah Melemah, Darmin Sebut Tidak Perlu Khawatir soal Utang)

 

Oleh karena itu, Bambang meminta Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang negara. Ia juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana hasil utang untuk sektor-sektor produktif.

“Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini mengatakan, Kementerian Keuangan harus memberi perhatian soal rendahnya penerimaan negara. Salah satunya dengan terus menggenjot pendapatan dari pajak.

"Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak harus memenuhi target penerimaan pajak 2018,” ujar Bambang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai tidak perlu khawatir soal utang luar negeri Indonesia yang jumlahnya cukup besar.

(Baca juga: Komentar IMF Ketika Sering Dikaitkan dengan Utang oleh Warga Indonesia)

 

Hal itu diungkapkan untuk menanggapi kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

"Utang kita kenaikannya (sekarang) mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja yang namanya beban utang kita tidak termasuk tinggi di antara negara manapun," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Rabu (7/3/2018).

Darmin menuturkan, utang luar negeri Indonesia dipakai untuk dana pembangunan proyek infrastruktur.

Manfaat dari pembangunan infrastruktur ini tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek, melainkan baru bisa terasa untuk jangka menengah maupun panjang.

Kompas TV Bank Indonesia memastikan akan terus melakukan stabilisasi rupiah melalui operasi pasar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com