Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pensiun, Buwas Ungkap soal Kesia-siaan Tangkap Bandar Narkoba

Kompas.com - 05/03/2018, 14:13 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris Jenderal Budi Waseso sudah resmi tidak lagi menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Pekan lalu, ia digantikan oleh Irjen Heru Winarko karena memasuki masa pensiun.

Saat menyampaikan keterangan pers bersama Heru setelah serah terima jabatan di Kantor BNN, Budi Waseso mengungkapkan bahwa kerja BNN sepertinya hanya kesia-siaan. Hal ini karena belum adanya perbaikan dari sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.

"Kalau masih begini, nanti Pak Heru juga akan keteteran," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Selama ini, kata Buwas, anggota BNN bersama instansi lainnya sudah bekerja keras menangkap para bandar narkoba. Namun, saat dijebloskan ke penjara, para bandar narkoba tersebut justru dengan leluasa mengendalikan jaringan narkotika dari balik lapas.

"Ini sebenarnya pekerjaan sia-sianya BNN. Ini kenapa saat dimasukkan ke lapas, bekerja lagi. Jadi hanya berganti, tetapi kami tidak bisa menangkap di lapas karena bukan kewenangan kami," kata dia.

Buwas bahkan mengatakan, ada bandar narkoba yang sudah dua kali divonis hukuman mati, tetapi masih mengendalikan jaringan narkotika dari penjara. Hal itu terjadi karena eksekusi tidak dijalankan dan pengawasan di lapas masih minim.

(Baca: Kecewanya Buwas Terpidana Mati 2 Kali Masih Bebas Kendalikan Narkoba dari Lapas)

Sejak awal, BNN sudah meminta agar pengawasan narapidana narkotika diperketat. Bahkan, Buwas juga mengusulkan agar lapas narkotika dijaga buaya.

Hal itu dia sampaikan lantaran banyak oknum penjaga lapas yang justru dengan sengaja kongkalikong dengan bandar narkoba yang ada di tahanan.

Buwas juga mengaku sudah memaparkan konsep pengamanan lapas untuk para narapidana narkotika kepada Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dalam rapat kabinet.

Presiden, kata dia, sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera merealisasikan konsep pengawasan lapas seperti dipaparkan oleh BNN.

Sepanjang 2017, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, 58.365 orang ditangkap dan dijadikan tersangka kasus narkotika.

Sementara itu, 79 orang ditembak dengan peluru tajam hingga tewas. Data ini merupakan hasil kerja sama dengan Polri, TNI, dan Bea Cukai.

BNN mencatat ada 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Buwas, lebih dati 90 persen kasus narkotika dikendalikan dari dalam lapas.

Adapun barang bukti yang disita adalah 4,71 ton sabu; 151,22 ton ganja; 2,9 juta ekstasi; dan 627,84 kilogram ekstasi.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com