Kecewanya Buwas Terpidana Mati 2 Kali Masih Bebas Kendalikan Narkoba dari Lapas

Kompas.com - 07/02/2018, 20:34 WIB
Kepala BNN Budi Waseso selepas memberikan pemahaman soal bahaya narkoba di Sekolah Anak Jalanan, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (12/9/2017). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comKepala BNN Budi Waseso selepas memberikan pemahaman soal bahaya narkoba di Sekolah Anak Jalanan, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (12/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN) Budi Waseso kembali mengkritik penegakan hukum di Indonesia dalam kasus narkoba.

Buwas begitu ia disapa, kecewa hukuman untuk Togiman alias Toge alias Tony (60), bandar narkoba yang sudah divonis dua kali hukuman mati tidak juga dijalankan.

"Inilah hebatnya Indonesia, hukuman mati yang tidak mati-mati," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Kini, Toge kembali berulah. Ia terlihat dalam kasus narkotika terbaru di Aceh dan Medan yang diungkap oleh BNN dan Ditjen Bea Cukai. Dalam operasi sekitar 10 hari, petugas menyita 110 kg sabu dan 18.300 butir ekstasi.

Setelah di dalami, ternyata jaringan peredaran narkotika di Aceh dan Medan dikendalikan oleh Toge. Ia pula aktor utama yang memesan barang haram itu dari luar negeri.

Buwas meyakini, bisa kasus narkotika tersebut dibawa ke pengadilan, maka Toge akan kembali divonis hukuman mati untuk ketiga kalinya.

(Baca juga: Di Depan Sri Mulyani, Buwas Tunjuk Bandar Narkoba yang Coba Menyuapnya)

"Ini terulang kasus Freddy Budiman yang sudah 3 kali hukuman mati, tetapi tidak mati-mati. Harus dipaksa dulu baru hukuman mati (dijalankan)," kata Buwas.

Dengan terbongkarnya jaringan narkotika di Aceh dan Medan, Buwas menilai hal ini bukti bahwa jaringan barang haram itu dikendalikan oleh bandar narkoba dari dalam Lapas.

Toge, kata dia, terbukti memiliki telepon genggam di Lapas. Padahal barang tersebut adalah salah satu barang yang dilarang masuk ke Lapas.

Bahkan, tutur Buwas, para bandar narkoba dengan bebas bisa menganti-ganti nomor telepon genggamnya di Lapas.

Ia yakin masuknya telepon genggam ke Lapas karena ada oknum petugas yang kongkalikong.

"Kami sampaikan 50 persen narkoba itu dikendalikan dari dalam Lapas. Itu fakta bukan omong kosong. Bahkan 90 persen kasus yang kami ungkap selama tahun 2017 itu melibatkan Lapas," kata Buwas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X