Habibie Sakit Jantung, Jokowi Janji Beri Pelayanan Kesehatan Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan terkini seputar kondisi kesehatan Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie, yang saat ini tengah menjalani perawatan di Munich, Jerman.

Diketahui, Habibie menjalani perawatan setelah didiagnosis mengalami kebocoran pada klep jantungnya.

Pada Minggu (4/3/3018) sekitar pukul 15.30 WIB kemarin, Presiden Jokowi menghubungi Habibie dan berbincang sejenak. Habibie menceritakan kepada Presiden Jokowi mengenai kondisinya saat ini.

Melalui pembicaraan tersebut, Presiden menyanggupi permintaan Habibie yang menginginkan adanya Tim Dokter Kepresidenan dan Pasukan Pengaman Presiden untuk hadir di Jerman saat dilakukan tindakan medis.

"Saya sudah berangkatkan (dalam proses) dari Indonesia untuk mendampingi," kata Presiden Jokowi, dalam sambungan telepon tersebut sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

(Baca juga: Presiden Kirim Dokter Kepresidenan ke Jerman Pantau Kesehatan Habibie)

Untuk mendampingi Habibie selama dilakukan tindakan medis, Presiden Jokowi sudah mengutus Prof Dr Lukman Hakim, SpPD-KKV, SpJP, Kger, seorang spesialis jantung dan pembuluh darah dari Tim Dokter Kepresidenan, untuk berangkat ke Jerman. 

Sejumlah personel Paspampres juga ikut diberangkatkan.

Melalui Menteri Luar Negeri, Presiden juga telah menginstruksikan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Jerman untuk terus memantau kondisi terkini dari Habibie dan melaporkan langsung kepadanya.

Presiden sendiri berharap agar BJ Habibie dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

"Kita semua di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, mendoakan Bapak. Semoga segera sehat kembali, bisa beraktivitas dan kembali ke Indonesia," kata Jokowi.

(Baca juga: Ada Gangguan Jantung, BJ Habibie Dirawat di Rumah Sakit di Jerman)

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menambahkan, pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik dan menanggung seluruh biaya perawatan Habibie sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Presiden telah memerintahkan untuk memantau dan memberikan pelayanan terbaik kepada Habibie," ucap Pratikno.