Usut Peredaran Narkotika, Kepala BNN Diminta Optimalkan Pasal TPPU

Kompas.com - 04/03/2018, 20:22 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Heru Winarko (kiri) bersama mantan Kepala BNN Budi Waseso mengacungkan ibu jari ketika pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Pol Heru Winarko yang sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan KPK, menjadi kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Heru Winarko (kiri) bersama mantan Kepala BNN Budi Waseso mengacungkan ibu jari ketika pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Pol Heru Winarko yang sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan KPK, menjadi kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Masyarakat menilai Irjen (Pol) Heru Winarko memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN).

Salah satu pekerjaan yang harus harus dituntaskan yakni mengoptimalkan pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai metode untuk membuka jaringan peredaran gelap narkotika yang lebih luas.

Menurut Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, Yohan Misero, Heru Winarko memiliki kemampuan tersebut mengingat polisi berpangkat bintang dua itu pernah menjadi Penyidik Utama Tingkat II Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Heru Winarko yang memiliki pengalaman bekerja di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri dan juga KPK yang membuatnya ia semestinya sangat paham bagaimana bisnis ilegal memutar keuangannya agar terlihat sah," ujar Yohan, melalui keterangan tertulis, Minggu (4/3/2018).

(Baca juga: Ini Alasan Presiden Pilih Heru Winarko sebagai Kepala BNN)

Yohan berharap reputasi Heru dapat membuat aspek penegakan hukum narkotika Indonesia lebih kreatif.Tidak hanya represif, namun juga melalui kanal-kanal tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, Yohan memandang perlunya upaya untuk memberantas praktik korupsi dalam penanganan narkotika, sebab bisnis ilegal tersebut tidak pernah berdiri sendiri.

Menurut Yohan, perlu adanya kerja sama antara BNN dan KPK untuk membersihkan oknum-oknum korup dari lembaga-lembaga yang sering terlibat dalam penegakan hukum narkotika.

"Heru Winarko yang pernah bekerja di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri dan bertindak sebagai Deputi Penindakan KPK semestinya punya kemampuan yang lebih dari cukup untuk ini. Jangan sampai pelaku-pelaku korupsi di penegakan hukum narkotika tidak tersentuh," tutur Yohan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
Ini Komitmen Dompet Dhuafa untuk Jaga Perdamaian Dunia

Ini Komitmen Dompet Dhuafa untuk Jaga Perdamaian Dunia

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, YMGPI Galang Dana untuk Cegah Kanker Payudara

Gandeng Dompet Dhuafa, YMGPI Galang Dana untuk Cegah Kanker Payudara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X