Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Molor, Luhut Lapor ke Jokowi

Kompas.com - 02/03/2018, 20:04 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melaporkan realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang molor dari target kepada Presiden Joko Widodo.

"Iya tadi (lapor) kereta api cepat, progresnya, evaluasi kita, minggu depan kita berikan lebih lengkap mengenai evaluasi kita," kata Luhut usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

"Kereta api cepat berjalan sesuai rencana, agak terlambat sedikit," tambah Luhut.

Luhut menjelaskan, molornya penyelesaian proyek kereta api cepat itu dikarenakan masalah-masalah teknis, terutama pembebasan lahan. Namun ia menilai keterlambatan tersebut tak menjadi masalah besar.

(Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikebut, Konstruksi Dimulai Mei)

"Lebih bagus sedikit terlambat daripada nanti adalah masalah," kata dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebelumnya mengatakan, target penyelesaian pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung molor dari 2019 ke 2020.

Rini menjelaskan progres pembebasan lahan kereta cepat ini baru 54 persen dengan rincian 55 kilometer (km) sudah diserahkan kepada pihak kontraktor.

Sementara, 22 km sudah persiapan tahap pembangunan, dan 33 km persiapan land clearing.

"Kalau pembangunan sih molor. Karena pembebasan lahannya juga lambat," kata Rini di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (19/2/2018).

Kompas TV Dana pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk tahap awal diperkirakan cair bulan depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com