Fadli Zon Minta Pemerintah Cabut Inpres Pengadaan Gabah yang Rugikan Petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta pemerintah mencabut Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Ia menilai Inpres tersebut justru merugikan petani karena menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah kering hanya Rp 3.750 perkilogram.

“Coba bayangkan, harga beras sudah melambung ke Rp 11.000 - Rp12.000/kg, tapi HPP gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah masih ada di level Rp3.750/kg. Sudah tiga tahun angka itu tak pernah direvisi," kata Fadli melalui keterangan tertulis, Rabu (28/2/2019).

Baca juga : Bea Masuk 20.000 Ton Beras Asal Vietnam Capai Rp 9 Miliar

Padahal, lanjut Fadli, di beberapa pasar harga pembelian gabah kering sudah mencapai Rp 5.500 per kilogram. Ia juga menilai Inpres tersebut sangat merugikan petani sebab ongkos menghasilkan gabah kering lebih tinggi dari HPP, yakni Rp 4.079.

“Dengan kebijakan HPP, Bulog jadi tak bisa menyerap harga gabah petani jika harganya lebih dari Rp3.750/kg. Sebab, bila Bulog memaksa untuk membeli gabah petani di atas HPP, maka Bulog bisa dianggap melanggar hukum atau dituduh melakukan tindak pidana korupsi," lanjut Fadli.

Ia menyayangkan masih diberlakukannya aturan tersebut di tengah panen raya yang berlangsung di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Baca juga : Mendag: Beras Impor Tidak Langsung Disebar, Tapi Buat Cadangan

Fadli yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan agar kebijakan HPP diganti dengan konsep harga dasar pembelian sebesar 120 persen dari harga produksi gabah kering. Dengan demikian, petani akan selalu untung 20 persen di setiap masa panen.

“Adanya jaminan harga di atas BPP juga akan membuat petani jadi lebih bergairah dengan profesinya, sehingga dalam jangka panjang produktivitas sektor pertanian kita diharapkan akan meningkat," lanjut dia.