Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sebut Kedaulatan Pangan di Era Presiden Jokowi Gagal Total

Kompas.com - 27/02/2018, 18:15 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengimpor 500.000 ton beras.

Ia menilai dengan mengimpor beras berarti pemerintah gagal dalam menjalankan kedaulatan pangan. Sebab, Indonesia tidak berhasil memproduksi beras secara mandiri untuk memenuhi cadangan beras nasional.

"Kita mengimpor itu kan berarti kita tidak mampu memproduksi sendiri, mengadakan sendiri. Jadi boro-boro mau kedaulatan pangan, ini berarti kedaulatan pangan di era pak Jokowi sudah gagal total. Ini saya kira catatan yang harus digarisbawahi karena sudah gagal total," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Menurut Fadli, kebijakan impor beras dekat dengan praktik perburuan rente atau makelar akibat marjin harga yang cukup tinggi.

(Baca juga: Januari 2018, Indonesia Belum Kebanjiran Impor Beras)

 

Ia pun memandang sebaiknya pemerintah menghentikan kebijakan impor beras karena dinilai tidak berdampak pada kesejahteraaan rakyat.

"Saya pernah jadi wakil ketua pengawas impor beras tahun 2005-2007, itu harga beras di Vietnam murahnya luar biasa, kemudian orang bisa dapat untung berpuluh kali lipat dari impor beras ini," kata Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan impor 500.000 ton beras dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional.

"Itu (impor beras) untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018).

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, harga beras medium di Pasar Beras Cipinang mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir sehingga dibutuhkan penetrasi berupa tambahan stok.

Selain itu, posisi cadangan beras pangan Indonesia menipis.

(Baca juga: Logika Abu-Abu Impor Beras)

Ketentuan soal cadangan beras di Indonesia itu mematok pada FAO. Organisasi sayap PBB yang mengurusi soal pangan itu merekomendasikan cadangan beras untuk negara seperti Indonesia 1,1 juta hingga 1,8 juta ton.

Sementara itu, cadangan beras pangan Indonesia pada pertengahan Januari 2018 jauh di bawah itu sehingga dibutuhkan penambahan cadangan.

Di sisi lain, panen beras di Indonesia baru dimulai pertengahan Februari 2018 dan berakhir pada Maret 2018 (panen raya).

Total konsumsi beras per tahun di Indonesia 37.700.000 ton. Artinya, konsumsi beras per bulan mencapai sekitar 3,1 juta ton.

Hitung-hitungan pemerintah pun, 500.000 ton beras hasil impor itu akan menjadi cadangan  sekitar satu hingga dua pekan saja.

Jika merujuk pada waktu panen, impor beras itu pun diyakini tidak akan "memukul" petani. 

Kompas TV Mahalnya harga beras sejak Desember 2017 membuat pemerintah menimbang untuk melakukan impor beras.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com