Kompas.com - 26/02/2018, 15:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SERANGKAIAN kejadian kekerasan berlatar intoleransi yang belakangan menimpa berbagai tokoh agama, termasuk dari kalangan minoritas tidak sepatutnya disikapi sebagai peristiwa temporal. Sekalipun, dalam beberapa kasus muncul asumsi-asumsi seolah-olah peristiwa tersebut hanyalah kejadian acak dengan pelaku yang diasumsikan "gila".

Pertanyaannya kemudian, ketika potensi bencana alam saja bisa diberlakukan mitigasi, apakah perilaku manusia semacam ini tidak bisa dideteksi lebih dini?
 
Insiden kekerasan itu misalnya mulai dari penyerangan jemaah dan pemimpin umat di Gereja Lidwina, intimidasi terhadap biksu Mulyanto di Legok, Banten, hingga penganiayaan terhadap  KH Hakam Mubarok, pimpinan pondok pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Insiden-insiden ini seolah membuat bulan Februari diwarnai serangkaian aksi orang "gila".

Indonesia yang dilingkari cincin api Pasifik selalu berada dalam potensi besar bencana alam gempa, gunung api, dan tsunami

Mirip dengan kondisi geografisnya itu, tingginya tingkat keberagaman di negeri ini sebenarnya juga dibayangi bencana sosial akibat konflik.

Daya rusak bencana sosial ini juga tak kalah mengerikannya dibandingkan bencana alam. Hal ini perlu disikapi melalui pendekatan yang bijak sekaligus menyeluruh.
 
Deteksi dini

Gambaran kondisi demikian menuntut negara untuk memberi atensi lebih dan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan berkelanjutan. Ada dua lingkup besar kebijakan yang perlu diperkuat, yakni sistem deteksi dini yang massif dan penguatan regulasi ranah siber.

Data dari Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan melalui penelitian Indeks Tata Kelola Polri yang dipublikasi akhir 2017 lalu ditemukan ada 36 polres di wilayah rawan konflik dengan 301 potensi konflik selama 2016.

Dari ke-36 polres tersebut mendapat nilai rata-rata 6,32 (dari skala 10) yang berarti performa rata-rata, dengan 85 persen dari 301 potensi konflik bisa diredam.

Temuan dari penelitian tersebut sebenarnya memberikan secercah harapan mengenai kapasitas kepolisian saat ini.

Namun, dalam sistem pendeteksian dini, akan jauh lebih maksimal jika disokong dengan suatu sistem teknologi informasi yang memungkinkan polisi di lapangan bisa input data yang berpotensi menjadi bibit konflik.

Proses demikian membuat pemetaan potensi konflik menjadi lebih terintegrasi, lebih cepat terlihat, terbaca dan terdeteksi.

Regulasi siber

Di era internet (media sosial) saat ini, ranah virtual dan fisik tidak lagi bisa dipisah-pisahkan. Hanya melalui ujaran-ujaran di Facebook, misalnya, hukum rimba di dunia nyata bisa terjadi.

Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu itu pada akhirnya mewujud menjadi mob rules dan bencana sosial. Oleh karena itu, negara (tetap) harus hadir.

Pemerintah perlu lebih agresif regulasi terhadap dunia siber dan platform media sosial multinasional yang beroperasi di negeri ini.

Pemerintah dapat membuat semacam ranking berkala media sosial yang paling mudah dan sering disalahgunakan untuk menebar hoaks dan ujaran kebencian.

Rangking ini menjadi modal dalam mendorong perusahaan memperbaiki manajemen data.

Cara lainnya juga dapat seperti mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) untuk mengaktifkan nomor SIM card.

Cara yang sama dapat dilakukan ketika mendaftarkan email ataupun kepemilikan komputer. Dengan cara ini, celah di dunia maya dapat dikurangi potensi penyalahgunaannya.

Dengan ini, regulasi pemerintah tidak lagi melulu mengekang dengan larangan tetapi menciptakan atmosfer yang menutup celah-celah sekaligus mendorong perusahaan dan individu mengoreksi perilakunya di dunia maya dalam rangka merawat keberagaman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.