Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecelakaan Proyek Infrastruktur Terus Terjadi, Ini Kata Presiden

Kompas.com - 20/02/2018, 11:30 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait sejumlah kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur pemerintah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kasus terbaru terjadi pada pekerjaan konstruksi Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada Selasa (20/2/2018) dini hari.

Insiden pada proyek yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini membuat tujuh orang terluka.

"Ya, tadi pagi saya sudah sampaikan ke Kementerian PU, pengawasannya agar diperketat," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Presiden Jokowi, pengawasan harus diperketat terutama konstruksi yang berada di atas ketinggian, seperti fly over, LRT, dan jalan tol layang.

(Baca juga: Soal Kecelakaan Tol Becakayu, Ini Penjelasan Waskita Karya)

Diharapkan, dengan pengawasan yang ketat itu, potensi kelalaian dan kesalahan bisa diantisipasi.

"Memang, pekerjaan itu pekerjaan detail. Tidak mungkin itu diawasi sambil lalu. Itu sudah saya sampaikan tadi pagi," ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun tak mempermasalahkan apabila instruksi yang ia berikan itu kemudian diterjemahkan sebagai moratorium atau penghentian sementara seluruh proyek jalan tol layang di Indonesia.

"Ini keputusan (moratorium) di Kementerian PU untuk saya kira untuk evaluasi total karena memang pekerjaannya banyak sekali, buanyak sekali," kata Presiden  Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, tiap proyek pemerintah yang dikerjakan saat ini memiliki target selesai yang berbeda-beda.

(Baca juga: Kronologi Jatuhnya Dudukan pada Tiang Pancang Proyek Tol Becakayu)

Ada yang baru ditargetkan selesai pada 2023, tetapi ada juga yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat, seperti proyek yang berkaitan untuk Asian Games Agustus 2018 di Palembang dan Jakarta.

"Tapi apa pun, pekerjaan yang dikerjakan secara normal atau secara cepat semuanya membutuhkan pengawasan, manajemen kontrol yang tepat, yang detil. Tadi pagi saya sampaikan ke Kementerian PU seperti itu," ucap Presiden.

Imbas kembali terjadinya kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur, pemerintah menyatakan menunda sementara pelaksanaan proyek konstruksi tol layang (elevated) di Indonesia.

"Untuk itu, pertama seperti ditugaskan oleh Pak Menteri untuk memoratorium seluruh pekerjaan kami yang elevated," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, moratorium dilaksanakan hingga seluruh kontraktor yang menggarap tol layang dapat memastikan prosedur operasional standar yang diterapkan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com