Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah: Negara Tak boleh Toleran atas Teror Terhadap Umat Beragama

Kompas.com - 12/02/2018, 21:45 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengecam serangkaian aksi teror yang belakangan dialami oleh sejumlah tokoh dan umat beragama.

Pada Minggu (11/2/2018) lalu, terjadi serangan terhadap jemaat Gereja Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, tindakan keji juga menimpa dua kyai di Jawa Barat.

"Muhammadiyah mengecam keras perbuatan teror tersebut, apapun alasan dan siapapun pelakunya. Jangan biarkan tindakan nista tersebut terulang dan semua pihak tidak boleh menoleransi sedikit pun perbuatan yang dilarang semua agama dan hukum tersebut," ujar Haedar melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2018).

Terkait peristiwa tersebut, lanjut Haedar, Muhammadiyah menuntut agar aparat keamanan  dan para penegak hukum untuk mengusut tuntas dua kasus tersebut secara sungguh-sungguh, objektif, tanpa pandang bulu, sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga : Usai Salat, Pengurus Ponpes Babak Belur Dianiaya Orang Tak Dikenal

Ia menegaskan bahwa polisi harus mengungkap pelaku, motif, dan tujuan yang sesungguhnya dari peristiwa yang menimbulkan teror dan ketakutan di antara umat beragama.

"Perbuatan biadab tersebut sebagai bentuk teror dan kekerasan langsung terhadap tokoh dan umat beragama tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja dan tertutupi oleh kasus-kasus lain yang datang berikutnya," tuturnya.

"Setiap bentuk teror dan kekerasan oleh siapapun dan terhadap siapapun merupakan tindakan terkutuk. Negara tidak boleh toleran atas teror kekerasan terhadap tokoh dan umat beragama, sekaligus harus bertindak objektif dan tidak diskriminasi," kata Haedar.

Muhammadiyah, kata Haedar, berharap agar umat beragama tetap tenang dan tidak tersulut emosi atas kejadian teror yang menggemparkan tersebut.

Baca juga : Minggu Kelabu di Gereja Santa Lidwina Bedog Yogyakarta

Berbagai pihak termasuk para pejabat dan elite bangsa juga diharapkan untuk tetap bijak dan bersikap proporsional agar tidak memperluas kecemasan dan saling curiga.

Menurut Haedar, peristiwa teror yang terjadi jangan sampai merusak kerukunan antar-umat beragama yang sudah terjalin.

"Peristiwa tragis tersebut jangan memberi ruang bagi sikap saling curiga dan benih adu-domba, yang merugikan kehidupan bersama," ucapnya.


Kompas TV Menurut Kapolri, Suliono diduga terkena paham radikal yang mengarah pada tindakan kekerasan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com