Indonesia Bukan Negara Monarkhi, Tidak Relevan Gunakan Pasal Penghinaan Presiden

Kompas.com - 09/02/2018, 22:30 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018). Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengatakan, pasal penghinaan terhadap presiden tidak relevan diterapkan di Indonesia.

Pertama, pasal tersebut pernah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2006.

Bivitri mengatakan, semestinya legislator mengerti bahwa yang namanya putusan MK, tidak boleh dimasukkan lagi ke undang-undang.

“Alasan kedua, ada atau tidak ada putusan MK, memang sudah tidak relevan, karena pasal itu (hukum) lese majeste, biasanya munculnya di negara-negara monarkhi,” kata Bivitri, di Jakarta, Jumat (9/2/2018).


Hukum lese majeste diterapkan di negara-negara monarkhi atau kerajaan, karena Raja dianggap sebagai simbol negara. Di Eropa, hukum ini masih ada di Norwegia, Denmark, dan Belanda.

(Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Jadi Polemik, Ini Kata Ketua DPR)

Akan tetapi, pasal ini sudah tidak pernah digunakan lagi karena dianggap tidak relevan lagi dengan alam demokrasi saat ini.

“Yang pakai dan berulang kali dikutip oleh Pak Jusuf Kalla hanya Thailand. Dan lagi-lagi, itu negara kerajaan. Tapi di sini (Indonesia) kan bukan negara kerajaan,” kata Bivitri.

Dalam negara hukum modern, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan bukan sebagai lambang negara.

Bivitri menjelaskan, Presiden sebagai ‘simbol negara’ dalam konstitusi di Indonesia, berbeda maksudnya dari ‘simbol negara’ dalam pasal-pasal lese majeste.

Menurut Bivitri, kalau dengan alasan melindungi Presiden, sebenarnya bisa digunakan pasal pencemaran nama baik.

Sementara itu, jika alasannya perlakuan sama seperti terhadap kepala negara lain, Bivitri menegaskan, sebenarnya pasal itu pun juga tidak relevan.

“Pasal itu sudah tidak relevan, karena dibuatnya tahun 1800-an. Belum ada HAM internasional, belum terlalu maju. Tapi kita kan sudah borderless sekarang,”pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X