Indonesia Bukan Negara Monarkhi, Tidak Relevan Gunakan Pasal Penghinaan Presiden

Kompas.com - 09/02/2018, 22:30 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018). Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengatakan, pasal penghinaan terhadap presiden tidak relevan diterapkan di Indonesia.

Pertama, pasal tersebut pernah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2006.

Bivitri mengatakan, semestinya legislator mengerti bahwa yang namanya putusan MK, tidak boleh dimasukkan lagi ke undang-undang.

“Alasan kedua, ada atau tidak ada putusan MK, memang sudah tidak relevan, karena pasal itu (hukum) lese majeste, biasanya munculnya di negara-negara monarkhi,” kata Bivitri, di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Hukum lese majeste diterapkan di negara-negara monarkhi atau kerajaan, karena Raja dianggap sebagai simbol negara. Di Eropa, hukum ini masih ada di Norwegia, Denmark, dan Belanda.

(Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Jadi Polemik, Ini Kata Ketua DPR)

Akan tetapi, pasal ini sudah tidak pernah digunakan lagi karena dianggap tidak relevan lagi dengan alam demokrasi saat ini.

“Yang pakai dan berulang kali dikutip oleh Pak Jusuf Kalla hanya Thailand. Dan lagi-lagi, itu negara kerajaan. Tapi di sini (Indonesia) kan bukan negara kerajaan,” kata Bivitri.

Dalam negara hukum modern, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan bukan sebagai lambang negara.

Bivitri menjelaskan, Presiden sebagai ‘simbol negara’ dalam konstitusi di Indonesia, berbeda maksudnya dari ‘simbol negara’ dalam pasal-pasal lese majeste.

Menurut Bivitri, kalau dengan alasan melindungi Presiden, sebenarnya bisa digunakan pasal pencemaran nama baik.

Sementara itu, jika alasannya perlakuan sama seperti terhadap kepala negara lain, Bivitri menegaskan, sebenarnya pasal itu pun juga tidak relevan.

“Pasal itu sudah tidak relevan, karena dibuatnya tahun 1800-an. Belum ada HAM internasional, belum terlalu maju. Tapi kita kan sudah borderless sekarang,”pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X