Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Nama Calon Gubernur BI Telah Diserahkan ke Presiden Jokowi

Kompas.com - 09/02/2018, 15:03 WIB
Moh. Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) akan segera berakhir pada Mei 2018. Pemerintah pun menyiapkan calon gubernur BI untuk periode berikutnya.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan bahwa ada empat nama calon gubernur Bank Indonesia yang telah diserahkan ke meja Presiden Joko Widodo.

Adapun empat nama itu adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro; mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Muhammad Chatib Basri; Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo; dan Gubernur BI saat ini, Agus Martowardoyo.

"Empat nama itu yang masuk," ujar kata Sofjan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Nama-nama calon tersebut juga sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, sampai saat ini belum diputuskan.

"Sudah dibicarakan juga dengan Presiden dan Wakil Presiden. Ini sekarang kan dinilai semua. Tapi Presiden belum memutuskan," ujar Sofjan.

(Baca juga: Ini Kriteria Gubernur BI Versi Presiden Jokowi)

Karena itu, saat ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden Jokowi siapa nama calon yang akan dipilih menjadi Gubernur BI yang baru. Meskipun, Agus sendiri masih punya peluang untuk menjabat satu periode lagi.

"Tinggal menunggu keputusan Presiden saja. Presiden sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat," ucap dia.

Presiden Jokowi sendiri dianggap perlu memilih calon gubernur BI yang sesuai dan paham akan kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini.

"Amerika Serikat begini sekarang, tiba-tiba (saham) New York jatuh. Amerika mau naikkan bunganya. Jadi ketidakpastiannya harus kita jaga juga jangan sampai akibatnya untuk Indonesia," kata Sofjan.

Pertimbangan lain, Gubernur BI mendatang harus bisa menjaga kondisi moneter dalam negeri dengan baik dan tidak boleh terpengaruh tahun politik.

"Kita enggak boleh terpengaruh dengan tahun politik, kondisi moneter itu harus kita jaga betul supaya ada kestabilan, itu harus dibedakan. Maka BI itu harus terpisah dengan pemerintah. Karena itu (moneter) harus dijaga," ucap dia.

"Pemerintah juga harus mencari gubernur BI yang bisa bekerja sama dengan Menkeu karena fiskal dan moneter ini penting sekali harus bersama-sama, ditambah lagi OJK sedikit. Itu sudah dibicarakan kelebihan dan kekurangan satu sama lain," kata Sofjan.

Diketahui, pemilihan nama calon gubernur BI merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Nantinya presiden akan mengusulkan nama calon pilihannya ke Komisi Keuangan DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Kompas TV Presiden Joko Widodo hingga kini belum mengajukan nama kandidat pengganti Gubernur Bank Indonesia yang akan berakhir tahun ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Nasional
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Nasional
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Nasional
TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com