Dilaporkan SBY ke Polisi, Apa Tanggapan Firman Wijaya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Firman Wijaya dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Apa tanggapan Firman terhadap pelaporan yang disampaikan SBY?

"Saya sudah jelaskan kepada teman-teman, kami menjaga proses peradilan ini jangan sampai terganggu. Jangan ada yang mengganggu, karena ini pencarian kebenaran," ujar Firman saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Menurut Firman, apa yang ia sampaikan di dalam atau di luar persidangan merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap kliennya.

Baca juga: Dilaporkan SBY, Firman Wijaya Dibela Belasan Pengacara

Ia menilai, perkataannya tidak memiliki maksud tertentu, selain untuk menguji surat dakwaan jaksa.

Firman mengatakan, pelaporan tersebut justru dikhawatirkan akan mengganggu jalannya persidangan terhadap Setya Novanto.

"Menurut saya, mengganggu jalannya proses peradilan itu ada pasalnya juga. Apa yang disebut dengan menghalang-halangi pencarian. Kalau orang sedang memperjuangkan keadilan kemudian diganggu. Ini saya rasa prinsip yang sama dengan kawan-kawan lintas profesi," kata Firman.

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Jakarta, Selasa (6/2/2018). SBY didampingi oleh istrinya Ani Yudhoyono.

Sebelumnya, Firman Wijaya menyebutkan bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan e-KTP.

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir.

Baca juga: SBY: Percakapan Firman Wijaya dengan Mirwan Amir Penuh Rekayasa

"Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar," kata Firman.

Menurut Firman, keterangan saksi ini sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.

Ia mengatakan, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek tersebut.

"Saksi Mirwan Amir tadi sudah bilang disampaikan di Cikeas," kata Firman.